PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 11 TAHUN 2003

Fenomena maraknya kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang beroperasi atau masuk di wilayah hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat menjadi crucial point dari sisi hukum, karena menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat kendaraan, pemilikan, penguasaan, penanggung jawab dan pengoperasiannya.

Identifikasi dan eksplorasi secara hukum yang berkaitan dengan pemasukan kendaraan bermotor yang bukan baru dari luar negeri, selama ini pengaturannya masih terbatas hanya pada kendaraan bermotor bukan baru yang diperuntukkan bagi tujuan wisata dan kunjungan tertentu dengan rentang waktu 60 (enam puluh) hari.

Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan dan atau memasukkan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat melebihi 60 (enam puluh) hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara hukum dapat dianggap sebagai tindakan penguasaan atas kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan yang belum memiliki izin operasional dan tanda khusus.

Pengoperasionalan bagi kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang melebihi rentang waktu 60 (enam puluh) hari secara yuridis terdapat 'kekosongan hukum atau celah hukum' sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 391/KMK.05/1996, Nomor M01-IZ.01.10 Tahun 1996, Nomor KM 37 Tahun 1996, Nomor Pol: KEP/03/VI/1996 tentang Pemasukan/Pengoperasian Kendaraan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor yang dipergunakan wisatawan Mancanegara ke/di dan dari Wilayah Republik Indonesia yang menyatakan: 'Izin masuk kendaraan bermotor ke wilayah Republik Indonesia berlaku dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk sekali kunjungan, terhitung sejak tanggal masuk ke Indonesia melalui pelabuhan pemasukan hingga keluarnya dari Indonesia melalui pelabuhan pengeluaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini atau pelabuhan lain yang termasuk kategori pelabuhan yang terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri.' Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan: 'Untuk tahap pertama, pelabuhan-pelabuhan laut/darat yang ditetapkan sebagai pelabuhan pemasukan dan sekaligus sebagai pelabuhan pengeluaran adalah: antara lain d. Provinsi Kalimantan Barat- Post Perbatasan Entikong'.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder berpendapat serta sepakat untuk melakukan pengaturan bagi orang atau badan yang akan menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri guna dioperasionalkan di sarana dan prasarana jalan di wilayah hukum daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat dapat diberikan izin operasional dan pemberian tanda khusus yang lebih lanjut di atur dalam Peraturan Daerah.

Pada sisi lain kondisi yang demikian itu secara sosiologis jika tidak ada pengaturannya akan mengakibatkan timbulnya stigma dan preseden buruk bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat khususnya dan Pemerintah Indonesia umumnya sebagai dampak dari kondisi khusus terbukanya akses darat di kawasan perbatasan dengan negara Malaysia Timur.

Memperhatikan Pasal 3 TAP MPR No. III/MPR/2000 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Kemudian ditegaskan lagi Kepmendagri No. 24 Tahun 2001 Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa peraturan daerah adalah merupakan perundangan-undangan yang tertinggi di daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah terdapat beberapa prinsip yang dijadikan acuan keberadaan Peraturan Daerah Inisiatif Lokal ini, yaitu: Pertama, otonomi daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 huruf h UU No. 22 Tahun 1999); Kedua, Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. (Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 1999 huruf i)

Mengacu terhadap prinsip-prinsip otonomi daerah tersebut di atas, selanjutnya dikaitkan dengan hakekat otonomi daerah, yaitu kewenangan otonomi yang luas dan nyata dan bertanggung jawab merupakan keluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. (Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 1999 huruf h.)

Hal tersebut di atas menjadi signifikan ketika dihubungkan dengan maksud pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yaitu keluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. (Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 1999 huruf h.)

Mengingat alas hukum dan hal-hal tersebut di atas, guna mengakomodir kondisi khusus daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu adanya pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri melalui peraturan daerah dan diharapkan melalui pengaturan secara hukum ini dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi orang atau badan hukum yang ingin menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum daerah otonom Kalimantan Barat dan multiplayer efeknya dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan daerah, maka sebagai konsekuensi logis dirasakan perlu adanya pengaturan dalam produk hukum daerah.

Dilain pihak piranti hukum dalam hal ini peraturan daerah yang mengatur keberadaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri, tidak dimaksudkan untuk mematikan perwakilan atau cabang dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang sudah ada, tetapi justru sebaliknya dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan kompetitif serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang berkeinginan menguasai terhadap kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat.

Materi muatan peraturan daerah ini disusun melalui kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek pendekatan hukum yang sinergis dan melalui pemetaan sinkronisasi vertikal dan horisontal berbagai peraturan perundang-undangan lintas sektor yang signifikan dengan pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri serta melalui diskusi terfokus yang intensif dengan melibatkan stakeholder daerah dan guna menyepakati perlunya penyusunan peraturan daerah sebagai produk hukum daerah dari inisiatif lokal untuk menampung kondisi khusus daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, yang digagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat guna merespon aspirasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat.