Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:87
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:17 Oktober 2014
Tanggal Pengundangan
:17 Oktober 2014
Tanggal Berlaku
:17 Oktober 2014
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 319, TLN No. 5614, LL SETNEG : 41 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5531/pp-no-87-tahun-2014
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Efektivitas Program Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Banten dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kota Serang

Irna Fajriah, Nurikah Nurikah, Ahmad Lanang Citrawan
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 3 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/perspektif.v2i3.573
Detail Sumber

Analisis Yuridis Putusan Hakim PA Kab.Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk tentang Pemberian Dispensasi Nikah

ADI NUGROHO, PRASETYO, TAMSIL
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 2019
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i2.29326
Detail Sumber

Analisis Yuridis Putusan Hakim PA Kab.Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk tentang Pemberian Dispensasi Nikah

ADI NUGROHO, PRASETYO, , TAMSIL
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 2019
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i2.29326
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI UPTD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI

Rena Fadilah Malik
Mimbar Administrasi Mandiri Vol. 19 No. 2 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.37949/mimbar19286
Detail Sumber

ANALISA HUKUM MENUNDA KEHAMILAN PERKAWINAN USIA DINI PERSPEKTIF ISTIHSAN SEBUAH UPAYA MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS

Muhamad Dani Somantri, Dahwadin Dahwadin, Faisal Faisal
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 3 No. 2 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24235/mahkamah.v3i2.3413
Detail Sumber

PROBLEMATIKA “DELEGATED LEGISLATION” PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Rahmadhony, Aditya, Setiawan, Iwan, Ekoriano, Mario
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No. 4 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v17i4.681
Detail Sumber

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERPPU DALAM ASAS HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (KAJIAN YURIDIS NORMATIF PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Permaqi, Farhan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 4 2017
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v14i4.116
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

Fatimah, Utari Dewi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v5i2.101
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

Fatimah, Utari Dewi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v5i2.101
Detail Sumber

Pengaruh Maraknya Kasus Perceraian Public Figure Terhadap Pandangan Masyarakat Umum Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam

Pratama, Angga Adi
Bacarita Law Journal Vol. 5 No. 1 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.30598/bacarita.v5i1.13707
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.