Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:79
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:10 Desember 2013
Tanggal Pengundangan
:10 Desember 2013
Tanggal Berlaku
:10 Desember 2013
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2013 No. 193, TLN No. 5468, LL SETNEG : 62 HLM
Sektor Utama
:
Perhubungan
Subsektor
:
Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)
Sub Subsektor
:
Jalan & Angkutan Umum
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Harmonization of Parking Fee Regulations in Local Regulations and Mayor's Regulations in the City of Yogyakarta

Anwar Hidayatulloh, bagus
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 6 No. 1 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DI TEMPAT PARKIR

Bagus Imam Faisal, Siwi Widia Dara, St. Ika Noerwulan Fraja, Zubairi Zubairi
RechtIdee Vol. 15 No. 2 2020

Pertanggung Jawaban Hukum Pengelola Parkir Terkait Legalitas Usahanya

Murahman, Farhan, Berlianty, Teng, Kuahaty, Sarah Selfina
PATTIMURA Legal Journal Vol. 3 No. 3 2024

Legalitas Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Pengalihan Fungsi Trotoar Kota Ambon

Samal, Radhi Rafiq Defrian, Irham, Muhammad, Matitaputty, Merlien Irene
PATTIMURA Law Study Review Vol. 2 No. 1 2024

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA SURABAYA

Nainggolan, Tiur Margareth Magdalena
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 2018

Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto

Saputra, Hendra Wahyu, Sulistyowati, Eny
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 2020

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA SURABAYA

Nainggolan, Tiur Margareth Magdalena
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 2018

Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto

Saputra, Hendra Wahyu, Sulistyowati, Eny
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 3 2020

UPAYA MENDORONG KEBIJAKAN PENYEDIAAN FASILITAS JALUR SEPEDA UNTUK KESELAMATAN PESEPEDA DI KABUPATEN KUDUS

Sulistyo Satriawan, Hidayatullah Hidayatullah
Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No. 2 2021

Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan

Suryaningsih Silalahi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 7 2025

ANALISIS JURIDIS KEDUDUKAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENGEMUDI JASA ANGKUTAN ONLINE DAN PERUSAHAAN PROVIDER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KEPERDATAAN

Zuhriati Khalid
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 18 No. 3 2019

Berita Terkait

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
02 Jul 2026

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026

GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.

Baca selengkapnya
Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027
02 Jul 2026

Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027

Kementerian Perhubungan menggulirkan uji coba sistem pengawasan digital terintegrasi untuk menertibkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) mulai 1 Juni 2026, sebagai bagian dari percepatan menuju target nasional Zero ODOL 2027. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat ratusan ribu kendaraan masih melanggar, sementara pemerintah merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyangkut sanksi pidana maupun administratif.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…