Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:74
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:14 Oktober 2014
Tanggal Pengundangan
:14 Oktober 2014
Tanggal Berlaku
:14 Oktober 2014
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 260, TLN No. 5594, LL SETNEG : 55 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5516/pp-no-74-tahun-2014
Sektor Utama
:
Perhubungan
Subsektor
:
Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)
Sub Subsektor
:
Jalan & Angkutan Umum
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Toisuta, Gerick M, Bakarbessy, Andress Denny, Nirahua, Garciano
PATTIMURA Law Study Review Vol. 3 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v3i1.19744
Detail Sumber

Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, Nys. Arfa
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v1i3.9839
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

AYU HAMSONA, DEWI, FOGAR SUSILOWATI, INDRI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i2.30141
Detail Sumber

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DI SURABAYA

PURWANU DHARMACARAKA, DWIKY, FOGAR SUSILOWATI, INDRI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i2.28024
Detail Sumber

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN UMUM BERBENTUK BADAN HUKUM DI KOTA SURABAYA

R. Aufar Dhani Hikmawan
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.21970
Detail Sumber

Aturan Penggunaan Becak Tradisional di Kota Surabaya

PUTU AGUS JEGANTARA WIGUNA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i1.21470
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI SURABAYA (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN SURABAYA)

HERMAWAN RUDI SANTOSA
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i2.18119
Detail Sumber

Efektivitas Pengawasan Hukum Terkait Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kota Surabaya

MAHVIDO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 2016
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i4.18118
Detail Sumber

Implementasi Atas Larangan Penggunaan Mobil Barang Sebagai Angkutan Orang Di Kabupaten Sumenep

YULI DWI ANDREANI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i4.18116
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

AYU HAMSONA, DEWI, FOGAR SUSILOWATI, INDRI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i2.30141
Detail Sumber

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DI SURABAYA

PURWANU DHARMACARAKA, DWIKY, FOGAR SUSILOWATI, INDRI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i2.28024
Detail Sumber

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN UMUM BERBENTUK BADAN HUKUM DI KOTA SURABAYA

Aufar Dhani Hikmawan, R.
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.21970
Detail Sumber

Berita Terkait

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
02 Jul 2026

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026

GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.

Baca selengkapnya
Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027
02 Jul 2026

Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027

Kementerian Perhubungan menggulirkan uji coba sistem pengawasan digital terintegrasi untuk menertibkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) mulai 1 Juni 2026, sebagai bagian dari percepatan menuju target nasional Zero ODOL 2027. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat ratusan ribu kendaraan masih melanggar, sementara pemerintah merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyangkut sanksi pidana maupun administratif.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.