Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2008

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:66
Tahun
:2008
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:13 Oktober 2008
Tanggal Pengundangan
:13 Oktober 2008
Tanggal Berlaku
:13 Oktober 2008
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2008 No. 144, TLN No. 4903, LL SETNEG : 3 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/4883/pp-no-66-tahun-2008
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perbankan
Sub Subsektor
:
Kelembagaan & Operasional Bank Pengawasan & Penjaminan Simpanan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Akibat Hukum Pada Pemisahan Simpanan Dari Nasabah Bank Saat Likuidasi Untuk Memperoleh Jaminan Dari Lembaga Penjamin Simpanan

Reka Dewantara, Mahandhani Wahyu Ibrahim
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.341
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PERBANKAN ATAS MUNCULNYA ISU RUSH MONEY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Adi Candra Wibowo, ' Djuwityastuti
Privat Law Vol. 8 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v8i1.40351
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN ATAS PRAKTIK TINDAK PIDANA PERBANKAN

ERWIN PRASTIYAN
Novum : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2014
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v1i1.6857
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN ATAS PRAKTIK TINDAK PIDANA PERBANKAN

PRASTIYAN, ERWIN
Novum : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2014
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v1i1.6857
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Reda Manthovani
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Vol. 6 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.36722/jmih.v6i1.2314
Detail Sumber

Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asri Elies Alamanda, Darminto Hartono
Journal of Judicial Review Vol. 23 No. 1 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.37253/jjr.v23i1.4361
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM LIKUIDITAS BANK BERBASIS NILAI KEADILAN

Marzellina Hardiyanti, Sugiyanto
JOURNAL EQUITABLE Vol. 8 No. 3 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6075
Detail Sumber

Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan

Rilda Murniati
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 3 2013
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.391
Detail Sumber

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga

Ferdy Firmansyah, Moh Samik, Sumriyah Sumriyah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.569
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.