Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:61
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:21 Juli 2014
Tanggal Pengundangan
:21 Juli 2014
Tanggal Berlaku
:21 Juli 2014
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 169, TLN No. 5559, LL SETNEG : 30 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5502/pp-no-61-tahun-2014
Sektor Utama
:
Luar Negeri
Subsektor
:
Perjanjian Internasional
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melakukan Pengguguran Kandungan (Aborsi)

Sevia, Melina Dwi, Nofitasari, Solehati, Wahyuningtyas, Yuli Winiari, Manab, Abdul
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2025
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v4i1.3338
Detail Sumber

Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Guntara, Bima
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 2 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1996
Detail Sumber

Problematika Batasan Usia Tindak Pidana Aborsi

Juang, Nitha Dini Safitri
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1560
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana

Sudarti, Elly, Usman, Usman, Arfa, Nys.
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 1 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1466
Detail Sumber

Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan

Lesmono, Joko Hendro, Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 1 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.495
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Irwanto, Engga Lift, Khairani
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 4 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.441
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Engga Lift Irwanto, Khairani
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 4 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.441
Detail Sumber

PENYEDIAAN AKSES LEGAL DAN AMAN UNTUK ABORSI DI INDONESIA

Nita Ariyani
UIR LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15712
Detail Sumber

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORTUS DIKAITKAN DENGAN PASAL 49 AYAT 2 KUHP.

Tina Asmarawati
Supremasi Hukum Vol. 18 No. 02 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33592/jsh.v18i2.2856
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bioetik Dan Medikolegal Pada Kasus Bayi Tabung

Sumanti, Betsi
Spektrum Hukum Vol. 21 No. 1 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/sh.v21i1.5331
Detail Sumber

IMPLEMENTASI HAK ABORSI AMAN DAN LEGAL DI INDONESIA MERUJUK PADA PERMENKES NO.3 TAHUN 2016

Kasih Karunia
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 12 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v12i2.71647
Detail Sumber

KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP KEBIJAKAN ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN DI INDONESIA

Vivi Savira, Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 9 No. 2 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47396
Detail Sumber

Berita Terkait

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025; pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko
24 Jun 2026

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven — bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) berstatus buronan Interpol Red Notice — dari Kerajaan Maroko melalui mekanisme ekstradisi, dan kini ia telah ditahan Bareskrim untuk perkara dugaan kejahatan pasar modal serta pencucian uang dengan kerugian investor sekitar Rp337,4 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.