Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:6
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:12 Februari 2014
Tanggal Pengundangan
:12 Februari 2014
Tanggal Berlaku
:12 Februari 2014
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2014/NO.28, LL SETKAB : 4 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5443/pp-no-6-tahun-2014
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Perlindungan Konsumen
Sub Subsektor
:
Hak Konsumen & Klaim
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Peraturan Desa dan Otonomi Desa Potret di Kecamatan Pemayung Jambi

Elita Rahmi, Hartarti Hartarti, Fitria Fitria
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1133
Detail Sumber

EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CIREUNDEU KECAMATAN CILOGRANG

Deden Rahmat, Aah Tsamrotul Fuadah, Utang Rosyidin
Mimbar Administrasi Mandiri Vol. 18 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.37949/mimbar18223
Detail Sumber

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Malik, Sofyan
Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jic.v5i2.1740
Detail Sumber

Analisis Hukum Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai

Rismanto Sipayung, Dani Sintara
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2 No. 04 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.286
Detail Sumber

Perkembangan Tata Kelola Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Otonomi Desa

Hazijah Daulay, Ainun, Wijaya, Aldian, Yanti Naibaho, Fitri, Tika Siregar, Grace, Stepany Nababan, Laura, Purnamasari Haloho, Rina, Wahyuny Sihaloho, Sri, Sihaloho, Lestari
Journal of Law & Policy Review Vol. 2 No. 2 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.34007/jlpr.v2i2.80
Detail Sumber

Reposisi Rekomendasi Camat Dalam Proses Pengisian Perangkat Desa

Sudarmanto, Kukuh, Supriyanto, Supriyanto, Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jj.v1i2.6811
Detail Sumber

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Arum, Fitri, Roiqoh, Surur
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 11 No. 2 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/humani.v11i2.3817
Detail Sumber

Berita Terkait

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.