Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:5
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 Januari 2014
Tanggal Pengundangan
:04 Februari 2014
Tanggal Berlaku
:04 Februari 2014
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 17, TLN No. 5501, LL SETNEG : 17 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5442/pp-no-5-tahun-2014
Sektor Utama
:
Perhubungan
Subsektor
:
Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)
Sub Subsektor
:
Jalan & Angkutan Umum
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Cherie Delia Agnes Makisurat, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Sherlock Halmes Lekipiouw
PATTIMURA Law Study Review Vol. 1 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v1i2.12048
Detail Sumber

Kedudukan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Stendo Berthyno Sitania, Hendrik Salmon, Andress Deny Bakarbessy
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 3 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pamali.v3i1.1200
Detail Sumber

REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGATURAN ASN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Gelora M, Ahmad
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 11 No. 2 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i2.930
Detail Sumber

Pengaruh Pemimpin, Kompetensi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan

Setiadi, Erwin Owan Hermansyah, Noviriska
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/xrhzzc96
Detail Sumber

PENGATURAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I Gede Pranajaya
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 4 No. 4 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p14
Detail Sumber

KRIMINALISASI PELAKU PENGUNDUH KONTEN PORNOGRAFI ANAK UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

Astuti, Yulia, Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.69916/iuris.v2i2.189
Detail Sumber

JUAL BELI SEX TOYS DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DI MEDIA ONLINE

Rhafshanjanie Prawira Negara, Frans Simangunsong
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 2 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.53363/bureau.v2i2.99
Detail Sumber

Berita Terkait

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
02 Jul 2026

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026

GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.

Baca selengkapnya
Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027
02 Jul 2026

Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027

Kementerian Perhubungan menggulirkan uji coba sistem pengawasan digital terintegrasi untuk menertibkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) mulai 1 Juni 2026, sebagai bagian dari percepatan menuju target nasional Zero ODOL 2027. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat ratusan ribu kendaraan masih melanggar, sementara pemerintah merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyangkut sanksi pidana maupun administratif.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.