Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:45
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Juni 2013
Tanggal Pengundangan
:07 Juni 2013
Tanggal Berlaku
:07 Juni 2013
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2013 No. 103, TLN No. 5423, LL SETNEG : 75 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5377/pp-no-45-tahun-2013
Sektor Utama
:
Tenaga Kerja
Subsektor
:
Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub Subsektor
:
Norma Kerja & Upah
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Tengah Corona Virus Disease 19 Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Johanes Kristianto Pratama Limbers, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Heillen Martha Yosephine Tita
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 5 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i5.1811
Detail Sumber

SUBKONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Fajarini, Dea Putri
Mimbar Keadilan Vol. 12 No. 1 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30996/mk.v12i1.2168
Detail Sumber

Tinjauan Hukum terhadap Peran Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa

Poniyah, Sri, Sinaulan, Ramlani Lina, Farhana, Farhana
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol. 17 No. 2 2023
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.31479/jphl.v17i2.265
Detail Sumber

CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE EXECUTION OF THE CONTRACT FOR THE PROCUREMENT OF THE GOVERNMENT

Murdian Murdian
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 4 No. 1 2016
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v4i1.286
Detail Sumber

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

haryanto sijabat
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 4 No. 1 2016
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.25157/jigj.v4i1.406
Detail Sumber

PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UU HKPD

Jenar, Saptono, Nurlaela, Luthfiyah, Sabil , M. Asnawi, Ganmawati, Aisyah, Ma'ani, Hasman
IBLAM Law Review Vol. 4 No. 2 2024
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.52249/ilr.v4i2.379
Detail Sumber

Berita Terkait

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha
02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026, memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha terutama soal alih daya (outsourcing), PKWT, dan upah membuat proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat.

Baca selengkapnya
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.