Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:3
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:12 Februari 2015
Tanggal Pengundangan
:12 Februari 2015
Tanggal Berlaku
:12 Februari 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 28, TLN No. 5659, LL SETNEG : 13 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5561/pp-no-3-tahun-2015
Sektor Utama
:
Pendidikan
Subsektor
:
Pendidikan Tinggi
Sub Subsektor
:
Kelembagaan Perguruan Tinggi
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

TIM PENGAWAL UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH: DUALISME KLEMBAGAAN DAN KEWENANGAN YANG SUMIR

Fahmi, Mutiara, Karim, Zahlul Pasha, Fadhlullah, Nyak
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 4 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v18i4.782
Detail Sumber

DOMEIN VERKLARING DALAM PENDAYAGUNAAN TANAH DI ACEH

Zainuddin Zainuddin, Zaki Ulya
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 13 No. 1 2018
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33059/jhsk.v13i1.699
Detail Sumber

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I Terkait dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/Lh/2019/PTUN.BNA

Moch. Daffa Syahrizal
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 11 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v2i11.142
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN BALOHAN SABANG

Rachmatika Lestari, Apri Rotin Djusfi, Phoenna Ath Thariq
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 2020
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.35308/jic.v4i1.1928
Detail Sumber

EKSISTENSI BADAN PERTANAHAN ACEH PASCA LAHIRNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015

Rahmad Jhowanda
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 1 2017
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35308/jic.v1i1.474
Detail Sumber

KEDUDUKAN HUKUM BADAN PERTANAHAN ACEH SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH ACEH

Rahmad Jhowanda
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 2019
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35308/jic.v3i2.1449
Detail Sumber

Berita Terkait

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah
02 Jul 2026

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah

Kemendikdasmen mengusulkan konsep "desentralisasi asimetris" dalam RUU Sisdiknas yang membuka peluang pemerintah pusat mengambil alih sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan daerah yang gagal memenuhi standar layanan minimal. Usulan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR pada 23 Juni 2026 ini memicu perdebatan hukum karena bersinggungan langsung dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan.

Baca selengkapnya
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
02 Jul 2026

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Selasa (30/6/2026). Ia dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan subsider, dijatuhi denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp809,59 miliar, serta menyatakan akan mengajukan banding.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.