Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Nomor

:24

Tahun

:2014

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:14 April 2015

Tanggal Pengundangan

:14 April 2015

Tanggal Berlaku

:14 April 2014

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN. 2014 No. 76 TLN No. 5531, LL SETNEG : 44 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5461/pp-no-24-tahun-2014

Sektor Utama

Sosial, Perempuan, & Anak

Subsektor

Perlindungan & Jaminan Sosial

Sub Subsektor

Bantuan Sosial

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan

Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam, Sri sudono Saliro

Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 12 No. 2 2020

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.211

Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PPAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI YANG MERUGIKAN PIHAK LAIN (Studi Putusan Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.BJ)

Addy Pariudin

Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 18 No. 1 2018

11 Peraturan Terhubung DOI: 10.30743/jhk.v18i1.3925

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas

Data terbaru dari daerah menunjukkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial, memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya — PP TUNAS (PP No. 17/2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi No. 9/2026) kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan, dengan sanksi dan risiko reputasi bagi yang lalai.