Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:21
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:06 April 2015
Tanggal Pengundangan
:06 April 2015
Tanggal Berlaku
:06 April 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 80, TLN No. 5691, LL SETNEG : 10 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5585/pp-no-21-tahun-2015
Sektor Utama
:
Tenaga Kerja
Subsektor
:
Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub Subsektor
:
Norma Kerja & Upah
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Ariyanto Ariyanto, Raffles Raffles, Rosmidah Rosmidah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.10055
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn

Supeno Supeno, Sylvia Rossanty Rossadi, Fachruddin Razi
WAJAH HUKUM Vol. 6 No. 1 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v6i1.936
Detail Sumber

PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SECARA ONLINE

Atri, Detra Kusma, Supriyadi, Supriyadi, Astanti, Dhian Indah
Semarang Law Review Vol. 3 No. 1 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/slr.v3i1.4818
Detail Sumber

BREEDING JAMINAN FIDUSIA: POTENSI DALAM MENDORONG EKONOMI NEGARA

Dyah Hapsari Prananingrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 2015
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i2.p209-218
Detail Sumber

Jaminan Fidusia dan Potensi Meningkatkan Laju Ekonomi

Widhi Handoko
Recital Review Vol. 1 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/rr.v1i1.6067
Detail Sumber

Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia

Ernawati -
RechtIdee Vol. 12 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v12i1.2925
Detail Sumber

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PENYALAHGUNAAN BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITOR (Studi di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang)

Sofia Yunipuspita, ' Pranoto
Privat Law Vol. 9 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v9i2.60043
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY)

Carakata, Sharen Peari, Budhisulistyawati, Ambar
Privat Law Vol. 7 No. 2 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v7i2.39339
Detail Sumber

PENERAPAN ASAS JAMINAN FIDUSIA DAN PERJANJIAN PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG)

Eva Andari Ramadhina, Ambar Budhisulistyawati
Privat Law Vol. 5 No. 1 2017
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v5i1.19340
Detail Sumber

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Herlina, Elis
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v3i1.1027
Detail Sumber

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Elis Herlina
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v3i1.1027
Detail Sumber

Pelabelan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik

Neng Melly Senisa, Rory Jeff Akyuwen, Agustina Balik
PATTIMURA Law Study Review Vol. 1 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v1i2.11788
Detail Sumber

Berita Terkait

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha
02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, RUU Ketenagakerjaan Diuji Tarik-Menarik Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026, memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha terutama soal alih daya (outsourcing), PKWT, dan upah membuat proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat.

Baca selengkapnya
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.