Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:2
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Februari 2015
Tanggal Pengundangan
:02 Februari 2015
Tanggal Berlaku
:02 Februari 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 25, TLN No. 5658, LL SETNEG : 44 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5560/pp-no-2-tahun-2015
Sektor Utama
:
Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Kualitas Hidup Perempuan
Sub Subsektor
:
Pemberdayaan & Kesetaraan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

ANALISIS HUKUM ATAS DAMPAK PERUBAHAN WILAYAH ADMINISTRATIF TERHADAP LIMA DESA YANG DIKELUARKAN DARI KAWASAN IBU KOTA NEGARA

rustiana rustiana, Wahyu Utami
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3307
Detail Sumber

Peluang Dan Tantangan Medical Tourism Perspektif Hukum Indonesia

Made Raditya Mahardika
Pemuliaan Keadilan Vol. 1 No. 3 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/pk.v1i3.6
Detail Sumber

Peran Forkopimcam Kintom Dalam Pencegahan Konflik Sosial: The Role of Forkopimcam Kintom in Social Conflict Prevention

Suling, Moh. Sulfikar, Palalas, Zaenuddin B., Suong, Moh. Akli A., Baompon, Firmansyah, Bolonggodu, Intan Ayudia
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1053
Detail Sumber

Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Adityo, Rayno Dwi
JURNAL MAHKAMAH Vol. 2 No. 1 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v2i1.102
Detail Sumber

Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Rayno Dwi Adityo
JURNAL MAHKAMAH Vol. 2 No. 1 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v2i1.102
Detail Sumber

Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria

Dewi, Sri Anggraini Kusuma, Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 1 No. 2 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.19184/jkph.v1i2.24474
Detail Sumber

Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam Mewujudkan Keadilan

Markoni Efendi, Markoni Efendi, Wandi
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/ilr.v2i2.31
Detail Sumber

Berita Terkait

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan
02 Jul 2026

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya
Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas
02 Jul 2026

Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas

Data terbaru dari daerah menunjukkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial, memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya — PP TUNAS (PP No. 17/2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi No. 9/2026) kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan, dengan sanksi dan risiko reputasi bagi yang lalai.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.