Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:17
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:01 Maret 2013
Tanggal Pengundangan
:01 Maret 2013
Tanggal Berlaku
:01 Maret 2013
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2013 No. 40, TLN No. 5404, LL SETNEG : 32 HLM
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
UMKM
Sub Subsektor
:
Pendanaan UMKM
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA OLEH PERBANKAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI LINGKUNGAN SITUS KUTAI LAMA

Wahyuni Safitri, Rustiana, Nainuri Suhadi
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 2024

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)

Cinde Semara Dahayu, Ambar Budhisulistyawati
Privat Law Vol. 8 No. 1 2020

PENYEDERHANAAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DARI PERSPEKTIF HUKUM: STUDI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SIMPLIFICATION OF BUSINESS LICENSING FOR MICRO AND SMALL INTERPRISES)

Monika Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 7 No. 2 2016

Kajian Yuridis Organisasi Masyarakat Pada Komitmen Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara di Wilayah NKRI

Cornelis, Vieta I
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 2017

PERLINDUNGAN HUKUM UMKM INTERNASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL

Pratama, Rinanda Bagus Anarta
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2024

PERLINDUNGAN HUKUM UMKM INTERNASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL

Pratama, Rinanda Bagus Anarta
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2024

The Concept of Partnership Supervision by The Indonesia Competition Commission and Legal Effort

Gunawan Widjaja
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 2022

Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator dan Mitra pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online di Indonesia

Sofyan Dewantoro, Grace Sharon, Slamet Supriatna
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 1 2021

POLA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA

Fadhilah, Meita
Jurnal Yustitia Vol. 9 No. 1 2023

Permasalahan Hukum Usaha Neynis Food Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Nicholas Firman Rafael Napitupulu, Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 1 2024

EVALUASI REGULASI DALAM MENCIPTAKAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM

Taufik, Ade Irawan
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 6 No. 3 2017

Berita Terkait

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…