Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Nomor

:11

Tahun

:2015

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:24 Februari 2015

Tanggal Pengundangan

:24 Februari 2015

Tanggal Berlaku

:25 Maret 2015

Status

:Tidak Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN. 2015 No. 41, TLN No. 5668, LL SETNEG : 10 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5572/pp-no-11-tahun-2015

Sektor Utama

Sosial, Perempuan, & Anak

Subsektor

Pemberdayaan Sosial

Sub Subsektor

Kelembagaan Masyarakat

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PERALIHAN KAPAL BERBOBOT DI ATAS 7GT DENGAN AKTA JUAL BELI BAWAH TANGAN DI KOTA SIBOLGA

Andalan Zalukhu, Hasim Purba, Jelly Leviza, Dedi Harianto

Law_Jurnal Vol. 2 No. 1 2021

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.46576/lj.v2i1.1448

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas

Data terbaru dari daerah menunjukkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial, memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya — PP TUNAS (PP No. 17/2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi No. 9/2026) kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan, dengan sanksi dan risiko reputasi bagi yang lalai.