Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2}lg
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Bentuk Singkat
:Perpu
Nomor
:1
Tahun
:2020
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN Perpajakan Nasional Perbankan Keuangan Daerah
Sub Subsektor
:
Pelaksanaan & Pelaporan PPN & Ketentuan Umum Pajak (KUP) Pengawasan & Penjaminan Simpanan Pelaksanaan & Pertanggungjawaban APBD
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VINTS DISEASE 2}LG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 22
(1)

Paper Terkait

The Immunity of the Administration of State Financial Policy and Financial Stability System in Emergency

I Made Suwarjana
Yuridika Vol. 37 No. 1 2022
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v37i1.34595
Detail Sumber

Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 19

Nuraini Nuraini, Rizki Pratama Putra, Mhd. Ansori
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 1 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1190
Detail Sumber

Mengkaji Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia

Hasanal Mulkan, Susiana Kifli
WAJAH HUKUM Vol. 6 No. 2 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v6i2.1015
Detail Sumber

Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19

Wulandari Wulandari
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 7 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.7.2.146-157
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Pengaruh Kebijakan Ekspor Impor Terhadap Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19

Niken Setyaningtyas
UNISKA LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 2021
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/ulr.v2i1.1818
Detail Sumber

Implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo

Nofidiyah Sari Latifatul Qolby
UNISKA LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/ulr.v2i1.1830
Detail Sumber

Legislasi dan Kebijakan Negara di Tengah Pandemi

Andriani, Henny
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.425
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA MARUNGGI KOTA PARIAMAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Asrizal, Asrizal, Roza, Darmini
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.306
Detail Sumber

Legislasi dan Kebijakan Negara di Tengah Pandemi

Henny Andriani
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.425
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA MARUNGGI KOTA PARIAMAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Asrizal Asrizal, Darmini Roza
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.306
Detail Sumber

Penyelesaian Hukum Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Terdampak Pandemi Covid-19

Waremra, Merlin Clara, Berlianty, Teng, Pariela, Marselo Valentino Geovani
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 6 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v4i6.2453
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN (COUNTERMEASURE POLICIES) PANDEMI CORONOVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SEKTOR KETENAGAKERJAAN (KARTU PRAKERJA DAN DUKUNGAN VOKASI MELALUI SUPER TAX DEDUCTION)

Bagaskoro Arif Prabowo
Supremasi Hukum Vol. 17 No. 02 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33592/jsh.v17i02.1408
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.