Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 2001 Nomor 20

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan

:Data tidak tersedia

Instansi / Pemrakarsa

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Data tidak tersedia

Nomor

:20

Tahun

:2001

Tempat Penetapan

:Data tidak tersedia

Tanggal Penetapan

:Data tidak tersedia

Tanggal Pengundangan

:Data tidak tersedia

Tanggal Berlaku

:Data tidak tersedia

Status

:Data tidak tersedia

Bahasa

:Data tidak tersedia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:Data tidak tersedia

URL Sumber

:Data tidak tersedia

Sektor Utama

:

Administrasi Pemerintahan & Pembangunan

Subsektor

:

Perencanaan Pembangunan

Sub Subsektor

:

Dokumen Perencanaan

Dokumen (Lampiran)

: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

pengubahan

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2003

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 2001 Nomor 20

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Pasal 21

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat

Pasal 22

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat

Pasal 3

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat

Pasal 4

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat

Lampiran

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya

Memuat konsolidasi…