Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2012

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:1
Tahun
:2012
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44205/perda-prov-kalimantan-tengah-no-1-tahun-2012
Sektor Utama
:
Perhubungan
Subsektor
:
Penerbangan
Sub Subsektor
:
Pesawat & Keselamatan Udara
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
b.
bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas;
c.
bahwa lajunya pembangunan semakin meningkat mengakibatkan pemakaian air tanah semakin meningkat dan untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu pengaturan, penertiban dan pengawasan yang seksama atas setiap kegiatan pengeboran, pengambilan dan pemakaian air tanah;
d.
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air tanah;
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 115 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.
Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4377);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air;
23.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 13 Tahun 2009, Tentang Teknik Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
24.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.
Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang air tanah.
5.
Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7.
Dinas adalah dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang air tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.
8.
Kepala Dinas adalah kepala dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang air tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.
9.
Air Permukaan adalah segala air yang mengalir di permukaan tanah termasuk air laut.
10.
Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.
Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12.
Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13.
Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
14.
Daerah Lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
15.
Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, dan pendayagunaan air tanah.
16.
Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.
17.
Hak Guna Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
18.
Hak Guna Pakai Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
19.
Hak Guna Usaha Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
20.
Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
21.
Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
22.
Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
23.
Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah agar sesuai fungsinya.
24.
Pengawetan Air Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
25.
Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
26.
Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
27.
Pemulihan Air Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
28.
Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
29.
Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi.
30.
Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
31.
Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk penentuan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
32.
Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
33.
Pemakaian Air Tanah adalah semua kegiatan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha/non komersial.
34.
Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan prasarananya.
35.
Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
36.
Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
37.
Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
38.
Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
39.
Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
40.
Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
41.
Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
42.
Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
43.
Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
44.
Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
45.
Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.
46.
Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan sesuai dengan keperluannya.
47.
Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
48.
Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
49.
Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survei geofisika.
50.
Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi air tanah.
51.
Izin Pengambilan Air Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
52.
Izin Penurapan Mata Air adalah izin untuk melakukan penurapan mata air.
53.
Izin Pengambilan Air Mata Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
54.
Kajian Hidrogeologi adalah kegiatan penyelidikan air tanah yang bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah.
55.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
56.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
FUNGSI DAN AZAS PENGELOLAAN
Pasal 2
Air Tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras;
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Pengelolaan air tanah didasarkan CAT, berazaskan:
a.
kelestarian;
b.
keseimbangan;
c.
kemanfaatan umum;
d.
keterpaduan dan keserasian;
e.
keadilan;
f.
kemandirian;
g.
transparansi; dan
h.
akuntabilitas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
(1)
Pengelolaan Air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
(2)
Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup:
a.
wewenang dan tanggung jawab;
b.
kegiatan pengelolaan;
c.
rekomendasi teknis;
d.
pengawasan dan pengendalian;
e.
pelanggaran;
f.
penyidikan;
g.
ketentuan pidana;
h.
ketentuan peralihan; dan
i.
ketentuan penutup.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5
(1)
Wewenang dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan air tanah meliputi:
a.
menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah provinsi berdasarkan kebijakan air tanah nasional;
b.
menetapkan pola pengelolaan air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan dengan memperhatikan kepentingan provinsi di sekitarnya;
c.
menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
d.
menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
e.
menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota;
f.
menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota;
g.
merencanakan dan melaksanakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
h.
menentukan CAT di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
i.
mengatur dan menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota;
j.
memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah, penurapan mata air, pemakaian air tanah, pengambilan mata air dan izin pengusahaan air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota;
k.
mengelola data dan informasi air tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
l.
menetapkan jaringan sumur pantau air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota;
m.
memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
n.
melakukan pembinaan, pelatihan di bidang pengelolaan air tanah;
o.
melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah yang didekonsentrasikan dan diperbantukan oleh Pemerintah Pusat; dan
p.
memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan air tanah kepada pemerintah kabupaten/kota.
(2)
Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
(3)
Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(2), kepala dinas berkoordinasi dengan dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 6
(1)
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.
(2)
Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain.
(3)
Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
a.
sebaran CAT;
b.
daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
c.
geometri dan karakteristik akuifer;
d.
neraca dan potensi air tanah;
e.
perencanaan pengelolaan air tanah;
f.
pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
g.
upaya konservasi air tanah.
(4)
Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala 1:100.000.
(5)
Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(6)
Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dilaporkan kepada Menteri dan Gubernur.
(7)
Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Gubernur dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
(2)
Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
(3)
Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
a.
hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi CAT;
b.
hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
c.
rencana pengelolaan air tanah pada CAT;
d.
hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
(1)
Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui:
a.
penentuan zona konservasi air tanah;
b.
perlindungan dan pelestarian air tanah;
c.
pengawetan air tanah;
d.
pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan
e.
pengendalian daya rusak air pada CAT.
(2)
Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.
(3)
Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.
(4)
Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
a.
penjagaan fungsi daerah imbuhan air tanah;
b.
pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak; dan
c.
perlindungan akuifer.
(5)
Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
a.
penghematan penggunaan air tanah;
b.
peningkatan kapasitas resapan air; dan
c.
pengendalian penggunaan air tanah.
(6)
Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, dilaksanakan dengan cara:
a.
pencegahan pencemaran air tanah;
b.
penanggulangan pencemaran air tanah; dan
c.
pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar.
(7)
Pengendalian daya rusak air pada CAT dilakukan melalui pengendalian penurunan muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang melampaui daya dukung air tanah. Pengendalian penurunan muka air tanah dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air laut serta pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan laju amblesan tanah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
(2)
Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
(3)
Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
a.
pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
b.
pemantauan perubahan kualitas air tanah;
c.
pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
d.
pemantauan pencemaran air tanah;
e.
pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air; dan
f.
pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
(4)
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan dengan cara:
a.
membuat sumur pantau;
b.
mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
c.
mengukur dan mencatat debit mata air;
d.
memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
e.
memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
f.
mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
g.
mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
(5)
Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Gubernur dan Bupati/Walikota, serta para pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
(2)
Setiap pemegang izin pengambilan air tanah, izin pengambilan air mata air dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
(3)
Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
(4)
Gubernur bersama-sama Bupati/Walikota melakukan penetapan dan perlindungan daerah imbuhan air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada CAT.
(2)
Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
(3)
Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
(4)
Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melalui konsultasi publik dan wajib melibatkan peran serta masyarakat.
(5)
Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
(1)
Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi:
a.
penatagunaan;
b.
penyediaan;
c.
penggunaan;
d.
pengembangan; dan
e.
pengusahaan.
(2)
Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada CAT yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
(3)
Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan untuk memenuhi:
a.
kebutuhan pokok sehari-hari;
b.
pertanian rakyat;
c.
sanitasi lingkungan;
d.
industri;
e.
pertambangan; dan/atau
f.
pariwisata.
(4)
Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
(5)
Pengembangan air tanah pada CAT ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
(6)
Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi:
a.
bahan baku produksi;
b.
pemanfaatan potensi;
c.
media usaha; dan/atau
d.
bahan pembantu atau proses produksi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
(1)
Semua data dan informasi air tanah yang ada pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
(2)
Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)
Bupati/Walikota mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat(2) kepada Gubernur.
(4)
Gubernur mengirim rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat(3) kepada Menteri yang membidangi air tanah.
(5)
Semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(3), dan ayat(4) dikelola oleh Bupati/Walikota dan Gubernur sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 14
(1)
Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dan/atau perpanjangan izin dari Bupati/Walikota.
(2)
Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
(3)
Izin dan/atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari:
a.
izin pengeboran eksplorasi air tanah;
b.
izin pengeboran eksploitasi air tanah;
c.
izin penurapan mata air;
d.
izin pengambilan air tanah;
e.
izin pengambilan air mata air; dan
f.
izin pengusahaan air tanah.
(4)
Untuk mendapatkan izin dan/atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota.
(5)
Izin dan/atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan rekomendasi teknis.
(6)
Rekomendasi Teknis diberikan oleh Menteri atau Gubernur setelah mendapat pelimpahan kewenangan untuk CAT lintas provinsi, apabila CAT lintas Kabupaten/Kota diberikan oleh Gubernur.
(7)
Rekomendasi teknis pengambilan dan pemanfaatan air tanah meliputi:
a.
rekomendasi teknis pengeboran eksplorasi air tanah dan/atau perpanjangan;
b.
rekomendasi teknis pengeboran eksploitasi air tanah;
c.
rekomendasi teknis penurapan mata air;
d.
rekomendasi teknis pengambilan air tanah dan/atau perpanjangan; dan
e.
rekomendasi teknis pengambilan air mata air dan/atau perpanjangan.
(8)
Format surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat(6) seperti tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(9)
Persyaratan permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diinformasikan dan dilampirkan sekurang-kurangnya meliputi:
a.
nama badan hukum yang melakukan pengusahaan air bawah tanah;
b.
nama badan hukum pelaksana pengeboran air bawah tanah;
c.
surat izin pengeboran(SIP);
d.
surat izin pemakaian air(SIPA);
e.
surat izin pemakaian mata air(SIPMA);
f.
surat izin perusahaan pengeboran air tanah(SIPPAT);
g.
peruntukan dan debit air bawah tanah;
h.
kedalaman pengeboran;
i.
titik koordinat posisi pengeboran;
j.
laporan hasil kajian hidrogeologi sekurang-kurangnya penyelidikan geolistrik untuk air tanah pada daerah lokasi pengeboran; dan
k.
dokumen UKL-UPL atau AMDAL.
(10)
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan masing-masing jenis rekomendasi teknisnya.
(11)
Gubernur mengeluarkan rekomendasi teknis atau penjelasan kepada Bupati/Walikota, bilamana rekomendasi teknis tidak dapat diberikan, selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi teknis secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dari Bupati/Walikota.
(12)
Untuk jenis sumur gali dan sumur bor dengan debit pengambilan paling banyak 100 m3 per bulan dan penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2''(dua inci) atau kurang dari 5 cm bagi keperluan air minum dan rumah tangga tidak diperlukan rekomendasi teknis kecuali yang bersifat komersil.
(13)
Pelaksanaan pengeboran dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh:
a.
instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air tanah; dan
b.
perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki izin.
(14)
Kegiatan pengeboran yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(12) huruf b, wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
(15)
Izin penurapan mata air dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang hasilnya menyatakan tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak menggangu kepentingan masyarakat sekitarnya.
(16)
Format surat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(8) seperti tercantum dalam lampiran X sampai dengan lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah wajib:
a.
melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah dan penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
b.
melaporkan hasil kegiatan pengambilan air tanah dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
c.
berperan serta dalam menyediakan sumur pantau air tanah;
d.
memasang meter air atau alat pengukur debit pada setiap titik pengambilan air tanah yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
e.
membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota;
f.
melaporkan pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL;
g.
membuat sumur resapan;
h.
memberikan air sekurang-kurangnya 10%(sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat; dan
i.
kewajiban-kewajiban yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
Kewajiban pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, hanya berlaku untuk titik pengambilan air tanah yang telah memiliki izin.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17
(1)
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah bertujuan untuk menjamin dan ditaatinya peraturan perundang-undangan guna tercapainya tujuan pengelolaan air tanah;
(2)
Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air tanah yang dilakukan oleh Bupati/Walikota;
(3)
Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat.
(4)
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
a.
lokasi titik pengambilan air tanah;
b.
teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
c.
pembatasan debit pengambilan air tanah;
d.
penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
e.
pendataan volume pengambilan air tanah;
f.
teknis penurapan mata air;
g.
kajian hidrogeologi; dan
h.
pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL.
(5)
Melakukan pengecekan penggunaan air tanah oleh masyarakat yang diduga melampaui batas ketentuan yang diperbolehkan dengan memasang sementara meter air atau alat pengukur debit air;
(6)
Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi teknis yang berwenang.
(2)
Pengawasan dan pengendalian pemasangan serta penyegelan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh pemberi izin.
(3)
Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
(1)
Pada daerah-daerah tertentu untuk keperluan pengendalian air tanah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota membuat sumur pantau dan sumur resapan.
(2)
Penetapan lokasi jaringan dan kontruksi sumur pantau dan sumur resapan pada CAT lintas kabupaten/kota dilakukan oleh dinas terkait berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
(1)
Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50(lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL.
(2)
Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50(lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1(satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10(sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
(3)
Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50(lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
(4)
Hasil pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur sesuai dokumen.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
PELANGGARAN
Pasal 21
Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:
a.
melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
b.
mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
c.
mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
d.
menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
e.
memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
f.
memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
g.
mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
h.
tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
i.
tidak menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
j.
tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
k.
tidak melaporkan pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL; dan
l.
tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 22
(1)
Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2)
Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berwenang:
a.
menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.
melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.
menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e.
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.
mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i.
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada kepolisian dan menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
(1)
Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 14 ayat(1) diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah).
(2)
Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
(3)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), disetorkan ke kas daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
(1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
(2)
Penggunaan air tanah yang belum memiliki izin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap mengurus izin paling lambat 1(satu) tahun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Pebruari 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd
AGUSTIN TERAS NARANG
Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 20 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ttd
SIUN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 1
Penjelasan Umum
I. UMUM
A. Latar Belakang
Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat(3).
Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.
Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhannya telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam.
Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai.
Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

B. Pengelolaan
1. Asas Pengelolaan
Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan
Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah.
Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah di seluruh cekungan tersebut.
Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.
Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.
Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Perizinan
Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi.
Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

4. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pengaturan kembali Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
02 Jul 2026

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026

GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.

Baca selengkapnya
Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027
02 Jul 2026

Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027

Kementerian Perhubungan menggulirkan uji coba sistem pengawasan digital terintegrasi untuk menertibkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) mulai 1 Juni 2026, sebagai bagian dari percepatan menuju target nasional Zero ODOL 2027. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat ratusan ribu kendaraan masih melanggar, sementara pemerintah merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyangkut sanksi pidana maupun administratif.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.