PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 1992

Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukannya tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya berakibat malapetaka bagi manusia penghuninya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya rencana umum penataan ruang di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah selama ini diarahkan pada pemecahan masalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan dengan pembangunan nasional dan pembangunan antar regional. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang memuat upaya pemecahan masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan ruang. Dalam menyongsong tahapan Pembangunan Lima Tahun selanjutnya diharapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam upaya menunjang, menerapkan, dan melengkapi pembangunan Nasional di Daerah. Selain itu Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat memberikan arahan dan pengendalian pembangunan dalam perubahan-perubahan tata ruang akibat semakin dipacunya pembangunan yang mengarah pada industrialisasi yang diharapkan akan mempercepat laju pertumbuhan Daerah dengan tetap memperhatikan konsep pertumbuhan pemerataan, dan keseimbangan lingkungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan 'Rencana' adalah hasil kegiatan formal untuk mengatur perkembangan dan perubahan masyarakat melalui penerapan ilmu dan pengetahuan guna memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Kemudian pemahaman tentang 'Tata Ruang' dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna lahan, air, udara, dan sumber daya lain di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Di samping itu Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai jembatan penghubung antara Startegis Nasional Pola Pengembangan Tata Ruang dengan Rencana Spasial jenjang dibawahnya misalnya Tata Ruang Kawasan, Rencana Umum Tata Ruang Daerah/Kabupaten. Mengingat sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara belum ada, maka pengaturan Tata Ruang dalam Peraturan Daerah ini dibatasi pada ruang daratan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah didasarkan pada 2 (dua) pendekatan pokok, yaitu: Fungsional; Konsepsi. Didasarkan pada pendekatan fungsional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan: a. Penjabaran spasial Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. b. Alat Koordinasi pembangunan pada Tingkat Propinsi dengan tujuan untuk menghindari benturan kepentingan antar sektor; c. Acuan penyusunan rencana spasial jenjang dibawahnya. Didasarkan pada pendekatan konsepsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan usaha untuk: a. Menjabarkan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang di dalam Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang merupakan sumbang peran Daerah terhadap Pembangunan Nasional sekaligus memadukan pembangunan antar Daerah Tingkat II; b. Mempertahankan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis menguntungkan, agar terjadinya kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lainnya; c. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar Daerah Tingkat II dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, dengan memacu pertumbuhan Daerah stagnan untuk menyiasati perkembangan dan pertumbuhannya; d. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan yang ada. e. Meningkatkan interaksi positif antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya, dengan demikian diharapkan akan terjadi tetesan kebawah dan bukan polarisasi kemakmuran yang hanya terjadi di pusat pertumbuhan; f. Mencari alternatif serta mengembangkan pusat pertumbuhan baru untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah di sekitarnya terutama pada Kota-kota orde tiga dan empat, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi pada Kota-kota Orde satu dan Orde dua; g. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi; h. Mengoptimalkan dayaguna wilayah (development possibility) tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya tidak diterapkan secara kaku; i. Mencapai tujuan pembangunan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang jelas, tegas, dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatannya, oleh karena itu maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang menuangkannya dalam Peraturan Daerah.