PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1984

1. KRONOLOGI STATUS PEMILIKAN.
a. Periode sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960:
- Unit PPK "TJILATJAP" adalah milik Negara yang didirikan oleh Bank Industri Negara pada Tahun 1952;
- Unit PPK "DJANTRA" adalah milik Swasta Asing(Belanda) dan Pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada Tahun 1941, kemudian menjadi milik Pemerintah Jepang;
- Unit Pabrik "TEXIN" Tegal adalah milik Swasta Asing(Belanda) yang didirikan pada Tahun 1935, kemudian menjadi milik Pemerintah Jepang;
- Unit Pabrik Pertenunan "MURIATEX", "INFITEX" dan Penyamakan Kulit "MERTOYUDAN" adalah milik Negara yang didirikan Tahun 1958 Sebagai Pilot Project dibawah PN. LEPPIN KARYA JASA(Departemen Perindustrian).
b. Periode sesudah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 semuanya menjadi milik Negara, dengan pengelompokan sebagai berikut:
- Unit Pabrik "TEXIN", Unit Pertenunan "MURIATEX" dan "INFITEX", dikelompokkan di dalam PNPR "BUSANA YASA".
- Unit PPK "TJILATJAP" dan PPK "DJANTRA" dikelompokkan di dalam PNPR "DJANTRA YASA".
- Unit Pabrik Penyamakan Kulit "MERTOYUDAN" dikelompokkan di dalam PNPR "CARMA YASA".
c. Periode sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964; Unit-unit ex PNPR tersebut dalam rangka mengisi pemberian otonomi kepada Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1965, Unit-unit tersebut menjadi Unit Perusahaan Industri Daerah(PINDA) "Sandang" Jawa Tengah di bawah Badan Pimpinan Perusahaan Daerah(BAPIPDA) Jawa Tengah(sampai Tahun 1969).
2. PERMODALAN.
a. Permodalan perusahaan telah dirasakan semakin menciut, sebagai akibat dari hyper-inflasi dan kewajiban mengikuti kebijaksanaan dalam pengadaan bahan-bahan kapas Ex. PL-480 Tahun 1973 dan Tahun 1974.
b. Dengan semakin berkurangnya permodalan tersebut sejak Tahun 1974 telah makin dirasakan adanya kemunduran perusahaan yang terus menerus. Terlebih-lebih dengan semakin lesunya pasar yang berlangsung mulai dari pertengahan Tahun 1980, sebagai akibat resesi dunia yang menimpa kegiatan usaha pada umumnya.
c. Dilihat dari posisi keuangan, menurut Neraca Sementara tanggal 31 Desember 1981, sebenarnya Perusahaan Daerah Sandang telah berada dalam keadaan illiquid, insolvable dan not-profitable. Penurunan posisi keuangan meluncur lebih tajam lagi, sejak Semester I Tahun 1982, sehingga jauh-jauh telah dapat diperhitungkan bahwa menjelang Tahun 1983 Perusda Sandang akan tidak memiliki kemampuan membayar Gaji/Upah karyawannya.
3. PENYELESAIAN.
a. Untuk mengatasi keadaan tersebut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah dimintakan bantuan kepada Pemerintah Pusat. Dan setelah melalui berbagai proses pembicaraan pada akhirnya keputusan tentang penyelesaian masalah Perusda Sandang tersebut diatas ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1983, tanggal 28 Pebruari 1983 isi pokoknya adalah:
1) Unit-unit Perusda Sandang ditarik ke Pemerintah Pusat, untuk selanjutnya diintegrasikan pada PT. INSAN-II.
2) Menteri Keuangan bersama Menteri Perindustrian menyelesaikan proses penarikan kembali dan pengaturannya ke PT. INSAN-II, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PT. INSAN-II.
3) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja membantu pelaksanaannya.
b. Sebagai langkah tindak lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1982, penyerahan kembali Perusda Sandang Jawa Tengah kepada Pemerintah Pusat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai penetapan berdasarkan hukum bahwa Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah menjadi hapus sebagai milik/kekayaan dan inventaris Pemerintah Daerah Jawa Tengah.
c. Penyerahan kembali Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah kepada Pemerintah Pusat tidak mencakup barang-barang yang diperlukan untuk mendirikan usaha baru dan atau untuk memperkuat potensi perusahaan daerah lain dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.