PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1988

LATAR BELAKANG:

a. Penyidik dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Daerah sebelum berlakunya KUHAP, dilakukan oleh Pejabat Pra Jaksa selaku HULP Magistraat yang didasarkan pada HIR disamping ada yang dilakukan oleh Penyidik POLRI. Dilingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi Pamong Praja yang eksistensinya didasarkan pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Adapun tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ini adalah membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, dan diantara mereka inilah yang banyak ditunjuk sebagai Pra Jaksa. Peranan Polisi Pamong Praja selama ini sebagai Pra Jaksa lebih banyak dititik beratkan kepada pencegahan terhadap pelanggaran hukum (Kepolisian Preventif). Dalam perkembangannya Satuan Polisi Pamong Praja ini, menangani juga masalah-masalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersifat non justisial (Kepolisian Represif non Justisial). Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat sekarang ini telah dapat melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif non justisial membantu Kepala Wilayah dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman dalam Wilayah Daerah.

b. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan R.I.B (Staatblad Tahun 1941 Nomor 14) dan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi. Menurut KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL:

Menurut KUHAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Pada umumnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas dan terperinci di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Apabila dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang penyidikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 Pasal 2. Dengan membandingkan wewenang yang ada pada Penyidik POLRI, sesuai Pasal 7 KUHAP, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan/penahanan. Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah harus meminta bantuan Penyidik Polri.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat Penyidik terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (2). Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan Penyidik, maka oleh karena itu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak boleh melampaui ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984. Sebagaimana diketahui, bahwa delik yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Pada hakekatnya untuk menegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut, lebih banyak bersifat tindakan preventif dan tindakan represif non justisial. Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas kepolisian represif justisial yang dibenarkan oleh Hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan pendapatan daerah.

HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL:

Dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan kerja dengan Penyidik POLRI sebagai berikut:

a. KOORDINASI: Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik Polri. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang Instansi tertentu.

b. PETUNJUK: Penyidik POLRI diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan petunjuk penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan.

c. BANTUAN: Berdasarkan tanggung jawabnya Penyidik POLRI wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan penyidikan. Bantuan tersebut dapat berupa tenaga, peralatan dan lain-lain guna kepentingan penyidikan, terutama yang menyangkut tindakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan.

d. PENGAWASAN: Untuk menjamin agar kegiatan penyidikan yang dilakukan mencapai sasaran Penyidik POLRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.