Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2010

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:28
Tahun
:2010
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/218091/perda-prov-jawa-barat-no-28-tahun-2010
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Proses & Evaluasi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara optimal dengan memperhatikan fungsi lindung yang telah ditetapkan, perlu mewujudkan arahan pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi lokal, yang didukung pengembangan infrastruktur bersifat regional dan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat bagian Selatan;
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah Jawa Barat bagian Selatan secara terpadu dengan memperhatikan kemampuan dayadukung dan dayatampung lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
7.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
9.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
17.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
18.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
28.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
29.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
32.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
33.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
34.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor E);
35.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
36.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
37.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN SELATAN TAHUN 2010-2029
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5.
Kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur.
6.
Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Daerah.
7.
Ruang untuk Ketahanan Pangan adalah lahan yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan ketersediaan dan penganekaragaman, distribusi, serta cadangan pangan untuk mendukung ketahanan pangan Daerah dan nasional.
8.
Pengembangan Wilayah adalah rangkaian upaya untuk mencapai suatu perkembangan sesuai dengan yang diinginkan di wilayah tersebut.
9.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10.
Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan adalah seluruh wilayah Jawa Barat bagian Selatan yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
12.
Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
13.
Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14.
Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
15.
Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
16.
Peranserta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 2
Tujuan penetapan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan Tahun 2010-2029 adalah untuk mewujudkan wilayah Jawa Barat bagian Selatan menjadi kawasan agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu, yang mengoptimalkan sumberdaya lahan, pesisir dan kelautan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Sasaran
Pasal 3
Sasaran penyelenggaraan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan adalah:
a.
terwujudnya pengembangan aktivitas agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu berbasis potensi lokal;
b.
terwujudnya arahan pengembangan infrastruktur pendukung baik yang bersifat regional maupun lokal, terutama untuk pengembangan agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu; dan
c.
terwujudnya pengelolaan wilayah Jawa Barat bagian Selatan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat bagian Selatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu Fungsi
Pasal 4
Rencana pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dalam mengembangkan aktivitas ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan dan berfungsi sebagai:
a.
pengarah kebijakan pengembangan ekonomi; dan
b.
acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Kedudukan
Pasal 5
Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan memiliki kedudukan sebagai pedoman dalam:
a.
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah Jawa Barat bagian Selatan, Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan rencana sektoral lainnya;
b.
perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten di wilayah Jawa Barat bagian Selatan, serta keserasian antarsektor; dan
c.
penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
LINGKUP DAN JANGKA WAKTU
Bagian Kesatu Lingkup
Pasal 6
Ruang lingkup wilayah pengembangan Jawa Barat bagian Selatan Tahun 2010-2029 terdiri atas 83(delapan puluh tiga) kecamatan yang mencakup 5(lima) Kabupaten, meliputi:
a.
Kabupaten Sukabumi, terdiri atas Kecamatan Ciemas, Kecamatan Ciracap, Kecamatan Jampang Kulon, Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Surade, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pelabuhanratu, Kecamatan Jampang Tengah, Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Bantargadung, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Waluran, Kecamatan Purabaya, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Kalibunder, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Curugkembar, Kecamatan Cikidang, Kecamatan Warungkiara, Kecamatan Nyalindung, Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Geger Bitung;
b.
Kabupaten Cianjur, terdiri atas Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Takokak, Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Cikadu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Leles dan Kecamatan Cijati;
c.
Kabupaten Garut, terdiri atas Kecamatan Cisewu, Kecamatan Caringin, Kecamatan Telegong, Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Peundeuy, Kecamatan Singajaya, Kecamatan Cihurip, Kecamatan Cikajang, Kecamatan Banjarwangi dan Kecamatan Mekarmukti;
d.
Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Taraju, Kecamatan Culamega, Kecamatan Bojongasih dan Kecamatan Parung Ponteng; dan
e.
Kabupaten Ciamis, terdiri atas Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Mangunjaya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Jangka Waktu
Pasal 7
Jangka waktu pelaksanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan disesuaikan dengan jangka waktu berakhirnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu Kebijakan
Pasal 8
(1)
Pengembangan Jawa Barat bagian Selatan dilakukan secara terintegrasi dan terkendali dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung terutama kawasan rawan bencana.
(2)
Pengembangan Jawa Barat bagian Selatan difokuskan pada sektor prioritas berbasiskan potensi sumberdaya lahan, pesisir dan laut.
(3)
Pembangunan infrastruktur bersifat struktural, dengan mempertimbangkan kondisi fisik geografis yang rawan bencana dan pembangunan infrastruktur non struktural untuk meningkatkan dayadukung lingkungan.
(4)
Pengembangan pusat-pusat permukiman di wilayah Jawa Barat bagian Selatan diarahkan di Pusat Kegiatan Nasional Provinsi, Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi dan Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana diatur dalam rencana struktur ruang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat.
(5)
Pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan dilakukan dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan melibatkan peranserta masyarakat.
(6)
Pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Strategi
Pasal 9
(1)
Strategi pengembangan Jawa Barat bagian Selatan yang dilakukan secara terintegrasi dan terkendali dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung terutama kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat(1), meliputi:
a.
pemanfaatan kawasan budidaya secara optimal melalui pendayagunaan kembali lahan tidur serta potensi pesisir dan laut; dan
b.
pemanfaatan lahan secara terbatas agar memiliki nilai ekonomis di kawasan lindung non hutan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.
(2)
Strategi pengembangan Jawa Barat bagian Selatan yang difokuskan pada sektor prioritas berbasiskan potensi sumberdaya lahan, pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat(2), meliputi:
a.
pengembangan sektor pertanian dan perkebunan melalui pendayagunaan kembali lahan tidur;
b.
pengembangan sektor kehutanan melalui pendayagunaan lahan hutan produksi dan hutan rakyat;
c.
arahan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan dan terkelola secara terintegrasi dan terkendali;
d.
pengembangan sektor pesisir dan kelautan melalui peningkatan daya saing masyarakat pesisir; dan
e.
mempertahankan bentang alam dan pemandangan visual di kawasan pariwisata pantai.
(3)
Strategi pembangunan infrastruktur yang bersifat struktural dengan mempertimbangkan kondisi fisik geografis yang rawan bencana dan pembangunan infrastruktur non struktural untuk meningkatkan dayadukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat(3), meliputi:
a.
peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilaksanakan melalui peningkatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman;
b.
jaminan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar permukiman hingga kawasan perbatasan;
c.
peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
d.
arahan infrastruktur untuk pengembangan energi baru dan terbarukan yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam mikro hidro, panas bumi, tenaga surya, tenaga angin dan bioenergi secara berkelanjutan, dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi untuk masyakarat Jawa Barat bagian Selatan;
e.
prioritas pengembangan infrastruktur yang memperhatikan keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan; dan
f.
peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan, antar Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan, antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan dan swasta dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur.
(4)
Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman di wilayah Jawa Barat bagian Selatan yang diarahkan di Pusat Kegiatan Nasional Provinsi, Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi dan Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat(4) meliputi:
a.
pemantapan peran pusat-pusat permukiman sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
b.
pemenuhan kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang ramah lingkungan; dan
c.
pertimbangan keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan dalam pengembangan pusat-pusat permukiman.
(5)
Strategi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan yang dilakukan dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan melibatkan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat(5) meliputi:
a.
arahan pengembangan kegiatan di Jawa Barat bagian Selatan dalam kerangka kearifan lokal;
b.
pemeliharaan dan pemantapan peran kearifan lokal yang dapat mengakselerasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan; dan
c.
peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya integrasi kearifan lokal dalam pengembangan wilayah.
(6)
Strategi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat(6), meliputi:
a.
peningkatan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan; dan
b.
pemantapan peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah melalui Lembaga Pengelola Wilayah Jawa Barat bagian Selatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KELEMBAGAAN
Pasal 10
(1)
Pengelolaan dan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan dilakukan oleh Lembaga Pengelola.
(2)
Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berfungsi mengkoordinasikan pembangunan di wilayah Jawa Barat bagian Selatan dengan melibatkan peranserta masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
SISTEMATIKA
Pasal 11
Sistematika pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan Tahun 2010-2029, meliputi:
a.
BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup penyusunan pengembangan Jawa Barat bagian Selatan.
b.
BAB II : KONSEP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Memuat konsep, kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang dirinci menjadi kebijakan dan strategi pengembangan sumberdaya lahan, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan pertanian, non pertanian, infrastruktur dan pengembangan kawasan.
c.
BAB III : RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH Memuat rencana prioritas pengembangan wilayah di Jawa Barat bagian Selatan.
d.
BAB IV : TAHAPAN PENGEMBANGAN Memuat tahapan proses pencapaian visi pengembangan Jawa Barat bagian Selatan yang dibagi menjadi tiga, yaitu: jangka pendek(2010-2013), jangka menengah(2014-2019 dan 2020-2025) dan jangka panjang(2026-2029).
e.
BAB V : PENGELOLAAN WILAYAH Memuat pengelolaan wilayah dengan merancang sistem kelembagaan sesuai dengan karakteristik wilayah Jawa Barat bagian Selatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 12
Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan pelaksaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Desember 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd
AHMAD HERYAWAN
Diundangkan di Bandung pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
ttd
LEX LAKSAMANA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 28 SERI E
Penjelasan Umum
Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara optimal dengan memperhatikan fungsi lindung yang telah ditetapkan, serta mewujudkan arahan pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi lokal yang didukung pengembangan infrastruktur bersifat regional dan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat bagian Selatan. Pengelolaan wilayah Jawa Barat bagian Selatan secara terpadu dengan memperhatikan kemampuan dayadukung dan dayatampung lingkungan menjadi dasar penetapan peraturan daerah ini. Wilayah pengembangan mencakup 83 kecamatan di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis dengan jangka waktu pelaksanaan Tahun 2010-2029.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.