Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:2
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/298768/perda-prov-dki-jakarta-no-2-tahun-2002
Sektor Utama
:
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Amdal
Sub Subsektor
:
Izin & Persetujuan Lingkungan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa ketentuan mengenai perpasaran swasta yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di wilayah DKI Jakarta, lebih cenderung hanya mengatur mengenai pasar swalayan, dan dengan berkembangnya berbagai jenis kegiatan perpasaran yang ada pada saat ini, peraturan tersebut dianggap sudah tidak ada lagi;
b.
bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perpasaran swasta sehingga menjamin keseimbangan antara usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil serta untuk mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perpasaran swasta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3345);
7.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
9.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
10.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
11.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
12.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
14.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
15.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
18.
Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/ jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/ jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 112);
19.
Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118);
20.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kakilima Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1979 Nomor 5);
21.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91 Seri D Nomor 86);
22.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengurusan Pasar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1993 Nomor 3);
23.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 23);
24.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 22);
25.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
26.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 35);
27.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPASARAN SWASTA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.
Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.
Pemilik dan atau Pengelola atau Penanggung jawab atau Penyelenggara adalah orang dan atau badan hukum yang karena jabatannya sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan masing-masing perpasaran swasta.
5.
Badan usaha adalah suatu bentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan atau badan usaha milik negara/ daerah.
6.
Perpasaran swasta adalah kegiatan penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/ tempat usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Penyelenggaraan usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan Swasta yang bergerak disektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
7.
Penyediaan sarana/ tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/ tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari Swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
8.
Toko adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran maupun sub grosiran langsung kepada konsumen akhir.
9.
Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
10.
Pusat pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh satu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli atau konsumen.
11.
Toko serba ada adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan bukan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir yang dalam pelayanannya dibantu oleh para pramuniaga;
12.
Pasar adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan transaksi jual beli umum milik swasta dan atau Pemerintahan Daerah, tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.
13.
Pasar Lingkungan adalah pasar binaan PD Pasar Jaya yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman disekitar pasar tersebut dan jenis barang yang diperdagangkan terutama kebutuhan sehari-hari.
14.
Mini Swalayan(Mini Market) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar(maksimal) 4.000m2.
15.
Pasar Swalayan(Supermarket) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usaha lantainya paling besar(maksimal) 4.000m2.
16.
Pasar Serba Ada(Hypermarket) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya lebih dari 4.000m2 dan paling besar(maksimal) 8.000m2.
17.
Pusat perdagangan(Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
18.
Mal/ Super Mal/ Plaza adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa, dan terletak dalam bangunan/ ruang yang menyatu.
19.
Perkulakan(grosir) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
20.
Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai(jumlah) besar sampai pada pengecer atau pedagang.
21.
Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai(jumlah) kecil/ satuan sampai pada konsumen akhir.
22.
Swalayan adalah cara pelayanan yang dilakukan sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain(kereta dorong) yang telah disediakan.
23.
Pedagang Grosir adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dalam partai(jumlah) besar kepada pedagang eceran.
24.
Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai(jumlah) kecil/ satuan.
25.
Waralaba(Franchise) adalah kegiatan usaha barang dan jasa yang dilakukan Penerima Waralaba(franchise) dengan memakai merek dagang yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba(franchisor) dapat dalam bentuk tempat usaha dan atau penyediaan barang dagangan.
26.
Pedagang kakilima adalah perorangan atau pedagang yang didalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang tidak memiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempat-tempat/ fasilitas untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.
27.
Luas efektif bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas gedung lainnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
RUANG LINGKUP PERPASARAN SWASTA
Pasal 2
Ruang lingkup kegiatan perpasaran swasta terdiri dari:
a.
Penyelenggaraan usaha;
b.
Penyediaan sarana/ tempat usaha;
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
PENYELENGGARAAN USAHA
Bagian Pertama Jenis Usaha
Pasal 3
Jenis usaha perpasaran swasta terdiri dari:
a.
Mini Swalayan;
b.
Pasar Swalayan;
c.
Pasar Serba Ada;
d.
Toko Serba Ada;
e.
Toko;
f.
Pusat Pertokoan;
g.
Mal/ Supermall/ Plaza;
h.
Pusat Perdagangan;
i.
Waralaba;
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Penggolongan
Pasal 4
Usaha Perpasaran Swasta digolongkan sebagai berikut:
a.
Usaha Perpasaran Swasta Skala Besar;
b.
Usaha Perpasaran Swasta Skala Menengah;
c.
Usaha Perpasaran Swasta Skala Kecil;
d.
Usaha Perpasaran Swasta Informal/ Pedagang Kakilima.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Permodalan
Pasal 5
(1)
Usaha perpasaran swasta skala besar adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).
(2)
Usaha perpasaran swasta skala menengah adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha diatas 200.000.000(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).
(3)
Usaha perpasaran swasta skala kecil adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha mulai dari Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).
(4)
Usaha perpasaran swasta informal/ pedagang kaki lima adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
(1)
Permodalan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta skala besar dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing.
(2)
Penggunaan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asing.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keempat Tenaga Kerja
Pasal 7
(1)
Dalam menyelenggarakan perpasaran swasta harus memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kelima Persyaratan
Pasal 8
Komoditi/ barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelenggara usaha perpasaran swasta harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:
a.
Usaha Mini Swalayan(Mini Market):
1.
komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/ minuman dalam kemasan yang siap saji;
2.
kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain(kereta dorong yang telah disediakan);
3.
harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya;
4.
harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
5.
luas lantai usahanya paling besar(maksimal) 200 m2.
b.
Usaha Pasar Swalayan(Supermarket):
1.
komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
2.
kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen(swalayan);
3.
pengadaan/ penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya diperoleh dari pengusaha kecil/ lemah dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
4.
harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
5.
harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada diwarung dan toko disekitarnya;
6.
luas lantai usahanya paling besar(maksimal) 4.000 m2.
c.
Usaha Pasar Serba Ada(Hypermarket):
1.
komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
2.
penyediaan/ pengadaan sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya seperti sayur mayur, buah-buahan, daging dan ikan diperoleh dari para pegusaha golongan kecil/ lemah dan koperasi dengan melalui pola kemitraan;
3.
kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen(swalayan);
4.
harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
5.
luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m2 dan paling besar(maksimal) 8.000 m2.
d.
Usaha Toko Serba Ada(Department Store):
1.
komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan tidak diperkenankan menjual barang kebutuhan sembilan bahan pokok;
2.
penyediaan/ pengadaan barang-barang dapat diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/ lemah dan koperasi melalui pola kemitraan;
3.
kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran dengan memakai cara pelayanannya yang tidak dilakukan secara swalayan melainkan harus dibantu oleh pramuniaga;
4.
harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
5.
luas lantai usahanya lebih dari 200m2 dan paling besar(maksimal) 8.000m2.
e.
Toko:
1.
komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang, kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan kebutuhan barang-barang lainnya.
2.
kegiatan penjualannya dapat dilakukan baik secara eceran maupun sub grosir langsung kepada konsumen.
3.
harga barang dagangan yang dijual dapat dicantumkan secaras jelas dan pasti, dan dapat dilakukan dengan cara tawar menawar.
f.
Pusat Pertokoan:
1.
komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang dagangan dan jasa.
2.
kegiatan penjualannya dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik/ penyewa pertokoan kepada konsumen.
3.
harga barang dagangan yang dijual dapat dicantumkan secara jelas dan pasti, dan dapat dilakukan dengan cara tawar menawar.
g.
Mal/ Supermall/ Plaza
1.
komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan barang dan jasa.
2.
kegiatan penjualan barang dilakukan secara eceran oleh para pemilik/ penyewa sarana tempat usaha.
3.
harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
h.
Pusat Perdagangan:
1.
komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang kebutuhan sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain.
2.
kegiatan penjualan barang dagangan dilakukan secara grosiran dan eceran.
3.
harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
i.
Usaha Perkulakan:
1.
komoditi/ barang-barang yang dijual merupakan kombinasi dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum;
2.
kegiatan penjualan dilakukan dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah tertentu seperti dalam bentuk lusinan, kodian, grosiran, dan takaran/ timbangan yang tidak dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tetapi dalam bentuk keanggotaan(member);
3.
harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
4.
harus menjalin kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pedagang kecil atau koperasi yang dilakukan diantaranya melalui keterkaitan usaha atau bentuk sub kontrak.
j.
Usaha Waralaba
1.
komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/ minuman yang siap saji;
2.
dalam pelaksanaan operasional usahanya, pemilik usaha waralaba waralaba menjalin kemitraan dengan produsen atau supllier dalam hal penyediaan barang dagangan serta penggunaan dari dagangan, merk dan manajemen penjualannya;
3.
prinsip kerjasama yang dilakukan antara Penerima Waralaba(franchise) dengan Pemberi Waralaba(franchisor) adalah saling melengkapi dan saling menguntungkan;
4.
kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran;
5.
antara Penerima Waralaba(franchise) dan Pemberi Waralaba(franchisor) harus dalam bentuk badan hukum atau usaha perorangan.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan sembilan bahan pokok meliputi beras, tepung terigu, gula pasir, sabun, minyak goreng, ikan, telur, daging dan garam.
Pasal 10
Dalam menyelenggarakan usaha perpasaran swasta, jarak sarana/ tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya 100 m2 sampai dengan 200 m2 harus berjarak radius 0,5 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan Lingkungan/ Kolektor/ Arteri;
b.
Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 200 m2 sampai dengan 1.000 m2 harus berjarak radius 1,0 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan Kolektor/ Arteri;
c.
Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 1.000 m2 sampai dengan 2.000 m2 harus berjarak radius 1,5 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan Kolektor/ Arteri;
d.
Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 2.000 m2 sampai dengan 4.000 m2 harus berjarak radius 2 km dari pasar lingkungan dan terletak disis jalan Kolektor/ Arteri;
e.
Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 4.000 m2 harus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungan dan harus terletak di sisi jalan Kolektor/ Arteri.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan: -Jalan Lingkungan adalah jalan-jalan yang berada dilingkungan permukiman. -Jalan Kolektor adalah jalan-jalan yang menampung dari jalan-jalan lingkungan dan jalan sekitarnya. -Jalan Arteri adalah jalan-jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan.
Pasal 11
(1)
Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
(2)
Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta khususnya yang dilakukan dengan cara swalayan, waktu pelayanannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
(3)
Untuk penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) harus mendapatkan izin khusus dari Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan
Pasal 12
Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta wajib:
a.
menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta berskala besar, menengah dan kecil(khususnya hanya mini swalayan);
b.
mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
c.
meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
d.
menjaga keamanan dan ketertiban usaha;
e.
memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
f.
mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
g.
mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
h.
menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
i.
memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
j.
mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
k.
menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
l.
mencantumkan label halal bagi barang-barang yang diperdagangkan sesuai saran Majelis Ulama Indonesia;
m.
menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp);
n.
memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
(1)
Terhadap jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disamping memenuhi ketentuan dalam Pasal 12, juga diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan atau usaha informal/ pedagang kakilima dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas efektif minimal 200 m2 s/d 500 m2 harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/ pedagang kakilima sebesar 10% dari luas lantai efektif bangunannya dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
b.
Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas efektif diatas 500m2 harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/ kakilima seluas 20% dari luas efektif bangunannya dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
c.
Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, ditetapkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan dan atau dalam awal proses perizinan.
(2)
Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Penempatan usaha kecil/ usaha informal/ pedagang kakilima pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur sebagai berikut:
a.
Usaha kecil/ usaha informal/ pedagang kakilima yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
b.
Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil/ usaha informal/ pedagang kakilima, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut;
c.
Penempatan dan pengelolaan terhadap penempatan usaha bagi usaha kecil/ usaha informal/ pedagang kakilima dilakukan oleh Pemeritah Daerah.
(2)
Persyaratan, tata cara penempatan dan jenis barang dagangan yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Setiap pernyelenggaraan usaha perpasaran swasta dilarang:
a.
melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang dan atau jasa secara monopoli khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
b.
menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
c.
menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
d.
menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluarsa;
e.
bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
f.
mengubah/ menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Gubernur;
g.
memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta skala besar dan usaha perpasaran swasta skala menengah yang melakukan kegiatan usahanya secara grosiran dilarang:
a.
melakukan kegiatan usahanya sebagai pedagang pengecer;
b.
menjual komoditi secara langsung kepada konsumen akhir.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketujuh Perizinan
Pasal 17
(1)
Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Gubernur.
(2)
Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
a.
Foto copy KTP pemohon;
b.
Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
c.
Foto copy NPWP;
d.
Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Letak Bangunan sebagai penetapan lokasi;
e.
Foto copy Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan(IPB);
f.
Perjanjian sewa menyewa/ kontrak penggunaan tempat bagi usaha yang menyewa/ mengontrak tempat usaha.
(3)
Disamping ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap penyelenggaraan usaha perpasaran harus dilengkapi izin operasional lainnya, seperti:
a.
Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan;
b.
Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 5(lima) tahun sekali.
(2)
Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
(3)
Pendirian cabang penyeelenggaraan usaha perpasaran swasta harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
Prosedur dan tata cara permohonan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PENYEDIAAN SARANA/ TEMPAT USAHA
Pasal 20
(1)
Untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta disediakan sarana/ tempat usaha oleh pengembang dan atau pengusaha perpasaran swasta yang bersangkutan.
(2)
Penyediaan sarana/ tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21
(1)
Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Derah ini dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
(2)
Prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
(1)
Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perpasaran swasta tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat(1), Pasal 18 ayat(1), Pasal 20 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah).
(2)
Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum.
(3)
Gubernur menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
Penjelasan Pasal:
Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal ini mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Pasal 23
Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24
(1)
Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
a.
teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
b.
pemanggilan;
c.
penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran swasta;
d.
pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur.
(2)
Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 25
(1)
Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berwenang:
a.
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.
melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.
menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
melakukan penyitaan benda atau surat;
e.
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.
mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i.
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
(4)
Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
Penjelasan: dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
a.
Pemeriksaan tersangka;
b.
Pemasukan rumah;
c.
Penyitaan benda;
d.
Pemeriksaaan surat;
e.
Pemeriksaan saksi;
f.
Pemeriksaan ditempat kejadian;
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
(1)
Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan dan tetap menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang belum mempunyai izin harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
(1)
Hal-hal yang merupakan pelaksaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.
(2)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
a.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di DKI Jakarta;
b.
Penjelasan Pasal 43 ayat(2) Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepanjang yang mengatur kewajiban penyediaan tempat usaha untuk golongan usaha skala kecil; dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2002
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
H. FAUZI BOWO
NIP. 470044314
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 76
Penjelasan Umum
Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap pengaturan kegiatan perpasaran swasta sebagai pengganti Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perpasaran swasta agar tercipta keselarasan, keseimbangan, pembauran dan kemitraan antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Disamping itu juga Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/ tempat usaha secara luas dan terinci, serta materi dan sistem pengelolaan perpasaran swasta dikaitkan dengan pengembangan struktur ekonomi kota Jakarta saat ini, yang perlu memprioritaskan kesempatan kepada usaha kecil dengan cara lebih meningkatkan pembinaan dan kemampuan usahanya disamping menyediakan fasilitas tempat berjualan yang disediakan oleh pengusaha perpasaran swasta. Diharapkan sarana/ tempat usaha yang disediakan merupakan wadah penempatan bagi pedagang kecil/ pengusaha informal/ pedagang kakilima menjadi pedagang formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu adanya koordinasi baik antara instansi dilingkungan Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota(pembangunan kota) dengan pembangunan ekonomi(kegiatan usaha) yang bermanfaat bagi masyarakat yang wewenang pengaturannya berada pada Gubernur. Kewenangan dimaksud antara lain meliputi pengaturan perencanaan, perizinan, pembangunan serta pengawasan dan pengendalian perpasaran swasta. Dengan demikian pengawasan dan pengendalian perpasaran swasta akan dapat terselenggara dengan seksama, baik sebagai sarana kesempatan kerja maupun pemerataan kesempatan berusaha.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan
02 Jul 2026

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025, namun dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Perpres No. 5/2025 dan PP No. 45/2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) No. 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai respons atas putusan gugatan warga negara polusi udara Jakarta. Namun kalangan pegiat menilai regulasi itu membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional — angka yang justru diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.