Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2004

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan

:Data tidak tersedia

Instansi / Pemrakarsa

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Data tidak tersedia

Nomor

:11

Tahun

:2004

Tempat Penetapan

:Data tidak tersedia

Tanggal Penetapan

:Data tidak tersedia

Tanggal Pengundangan

:Data tidak tersedia

Tanggal Berlaku

:Data tidak tersedia

Status

:Data tidak tersedia

Bahasa

:Data tidak tersedia

Lokasi

:Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sumber

:Data tidak tersedia

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/300365/perda-prov-dki-jakarta-no-11-tahun-2004

Sektor Utama

Perhubungan

Subsektor

Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)

Sub Subsektor

Jalan & Angkutan Umum

Dokumen (Lampiran)

: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

pengubahan

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2013

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang

bahwa hasil hutan sebagai benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selain tumbuhan dan satwa liar, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan komoditas perekonomian yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan oleh karenanya wajib dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab;

bahwa Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat perekonomian di indonesia pada saat ini merupakan salah satu tujuan pemasaran terbesar hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri primer hasil hutan kayu;

bahwa dalam rangka mendukung program nasional pelestarian hutan, menyelamatkan hak-hak negara dan daerah atas hasil hutan dilakukan pengendalian peredaran hasil hutan dan pembinaan usaha industri primer hasil hutan kayu di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan peredaran hasil hutan dan usaha industri primer hasil hutan kayu dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN DAN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selain tumbuhan dan satwa liar;

Peredaran Hasil Hutan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemasukan, penimbunan, pendistribusian dan pengeluaran hasil hutan;

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen resmi yang diterbitkan Pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan;

Daftar Pengangkutan Pengganti yang selanjutnya disingkat DPP adalah dokumen angkutan sementara pengganti SKSHH yang melengkapi bersama-sama pengangkutan hasil hutan dari Pelabuhan Laut dan Bandara ke industri atau konsumen dalam wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berisi nomor SKSHH, jumlah batang/jumlah bundel, volume, jenis dan ukuran hasil hutan;

Petugas yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian dan Kehutanan yang diangkat oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai petugas pemeriksa, pengukur dan penguji hasil hutan;

10.

Pos Pelayanan Kehutanan adalah tempat jasa pelayanan pemeriksaan, pengukuran, pengujian dan penerbitan SKSHH dan DPP;

11.

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis/panel kayu dan barang jadi sebagai kelanjutan proses pengolahan barang setengah jadi;

12.

Pemenang Lelang hasil hutan adalah Perorangan atau Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang hasil hutan sitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB II

PEMASUKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGELUARAN HASIL HUTAN

Bagian Pertama Pemasukan

Pasal 2

(1)

Setiap hasil hutan yang masuk ke Daerah wajib dilengkapi dengan SKSHH dari daerah asal hasil hutan yang bersangkutan.

(2)

Hasil hutan yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:

pelabuhan laut;

bandara;

jalan darat.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 3

(1)

Setiap hasil hutan melalui pelabuhan laut dan bandara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b yang didistribusikan di Daerah wajib dilengkapi DPP.

(2)

Permohonan untuk mendapatkan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur.

(3)

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

Pasal 4

DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berlaku untuk satu kali pengangkutan.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

Bagian Ketiga Pengeluaran

Pasal 5

(1)

Setiap hasil hutan yang keluar Daerah wajib dilengkapi SKSHH;

(2)

Permohonan untuk mendapatkan SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur;

(3)

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

Pasal 6

SKSHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berlaku untuk satu kali pengangkutan.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB III

PEMERIKSAAN, PENGUKURAN, DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

Pasal 7

(1)

Terhadap hasil hutan yang masuk dan didistribusikan di Daerah dan keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5, wajib dilakukan pemeriksaan dokumen, pengukuran, dan pengujian fisik hasil hutan oleh petugas yang berwenang.

(2)

Pemeriksaan dokumen, pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Pos Pelayanan Kehutanan, Tempat Penimbunan dan Industri Hasil Hutan.

(3)

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian.

(4)

Tata cara pemeriksaan, pengukuran, pengujian dan Pos Pelayanan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB IV

PERIZINAN DAN EVALUASI USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Pasal 8

(1)

Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha industri primer hasil hutan kayu yang mempunyai kapasitas sampai 6.000 M3 per tahun harus memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dari Gubernur;

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi dan di evaluasi dalam waktu paling kurang 3 (tiga) tahun sekali;

(3)

Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang atau Badan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur;

(4)

Untuk memperoleh izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang mempunyai kapasitas diatas 6.000 M3 per tahun harus mendapatkan rekomendasi Gubernur;

(5)

Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB V

TEMPAT PENIMBUNAN DAN PENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Pasal 9

(1)

Setiap hasil hutan yang masuk ke Daerah harus ditempatkan pada tempat penimbunan yang memenuhi persyaratan teknis;

(2)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

Pasal 10

(1)

Setiap hasil hutan yang didistribusikan di Daerah dan/atau ke luar Daerah wajib menggunakan angkutan khusus yang memenuhi persyaratan teknis.

(2)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA HASIL HUTAN

Pasal 11

(1)

Orang atau Badan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana hasil hutan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari

tempat penimbunan hasil hutan;

peralatan untuk pengeringan dan pengawetan kayu;

peralatan untuk pengolahan hasil hutan;

peralatan untuk pengujian kayu yang telah dikeringkan, diawetkan dan pengujian jenis atau kualitas kayu;

(2)

Persyaratan dan tata cara untuk memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB VII

HASIL HUTAN SITAAN

Pasal 12

(1)

Hasil hutan sitaan yang berasal dari hasil lelang yang diangkut dan/atau dipindahkan wajib dilakukan pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian;

(2)

Pengeluaran hasil hutan sitaan keluar Daerah wajib menggunakan SKSHH;

(3)

Pendistribusian hasil hutan sitaan di Daerah wajib menggunakan DPP.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 13

Atas pelayanan pemberian DPP SKSHH, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, pemakaian sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1)

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang dan/atau Badan yang bergerak di bidang usaha kehutanan;

(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;

mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

peningkatan kesadaran hukum orang dan/atau Badan yang bergerak dibidang kehutanan dan aparatur pelaksana Peraturan Daerah ini;

melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan.

(3)

Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB X

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 15

(1)

Pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini melibatkan peranserta masyarakat;

(2)

Tatacara pelibatan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1)

Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(2)

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2), dapat dibebankan biaya pelaksanaan penegakan hukum.

(4)

Besarnya biaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 17

(1)

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)

Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

pemeriksaan tersangka;

pemasukan rumah;

penyitaan barang;

pemeriksaan surat;

pemeriksaan saksi;

pemeriksaan di tempat kejadian; dan mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan sebelum Perda ini ditetapkan, masih berlaku dengan kewajiban mendaftarkan ulang.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

BAB IV