Lewati ke konten utama

Peraturan

Daftar PP

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

2.062 peraturan

PP No. 129 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah

PP No. 47 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wak...

PP No. 84 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

PP No. 108 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

PP No. 90 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I...

PP No. 22 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Penetapan Bentuk PT Perusahaan Pilot Proyek Berdikari Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

PP No. 106 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

PP No. 48 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan K...

PP No. 79 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)...

PP No. 99 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

PP No. 103 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

PP No. 155 / 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 155 Tahun 2000 Tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara