Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2011

Abstrak Peraturan

1. bahwa Sistem Resi Gudang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di bidang Sistem Resi Gudang perlu adanya pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 2. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. 1. Muatan Resi Gudang; 2. Wewenang Badan Pengawas; 3. Muatan Sertifikat lembaga penilai kesesuaian; 4. Lembaga jaminan resi gudang.

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:9
Tahun
:2011
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:08 Agustus 2011
Tanggal Pengundangan
:08 Agustus 2011
Tanggal Berlaku
:08 Agustus 2011
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2011/No. 78, TLN No. 5231, LL SETNEG: 13 HLM
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Perdagangan Berjangka & Resi Gudang
Sub Subsektor
:
Sistem Resi Gudang & Pasar Lelang
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit

Putri Neland, Puja
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 2022

ASAS PUBLISITAS PADA HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG

Juliana Evawati
Yuridika Vol. 29 No. 2 2014

IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PERBANKAN (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi)

Roslima Sitorus Sitorus, ' Pranoto
Privat Law Vol. 10 No. 2 2022

IMPLEMENTASI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SUKOHARJO

Novianti Elma Harum, , Pranoto
Privat Law Vol. 10 No. 1 2022

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN TEMPAT USAHA

Rheza Narendra Putra Pratama, , Suraji
Privat Law Vol. 8 No. 2 2020

IMPLEMENTASI HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN FIDUSIA

Mohammad, Prasidya, Imanullah, Mochammad Najib
Privat Law Vol. 9 No. 1 2021

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DI BANK JATENG KANTOR CABANG JEPARA

Maulina yuliati, Moch. Najib Imanullah
Privat Law Vol. 6 No. 1 2018

Konsep Jenis Lembaga Jaminan Utang Pada koperasi

Gunawan, Gunawan
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 2021

Konsep Jenis Lembaga Jaminan Utang Pada koperasi

Gunawan Gunawan
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 2021

Implikasi Hukum Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur

Satriatama, Dananggana
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 2020

Implikasi Hukum Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur

Satriatama, Dananggana
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 2020

Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan sebagai Jaminan Kebendaan

Talia, Maria Clarisa, Febriana, Millenia Jihan
Notaire Vol. 6 No. 3 2023

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. RUU tersebut akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…