Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2006

Abstrak Peraturan

1. bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan; bahwa agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang, maka diperlukan landasan hukum yang kuat. 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. 1. KETENTUAN UMUM 2. LINGKUP RESI GUDANG 3. KELEMBAGAAN 4. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 5. PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN 6. SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA 7. KETENTUAN PERALIHAN 8. KETENTUAN PENUTUP