Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1948

Sudah lama, bukan hanya terpikir ada baiknya tetapi juga terasa perlu, jika ada ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan hukum anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat kita. Yaitu ketentuan-ketentuan yang menegaskan kedudukan wakil-wakil Rakyat dalam 'hidup bernegara' (staatsleven) dalam Republik kita, yang memberi kesempatan pada mereka untuk melaksanakan hak-hak, kewajiban dan pekerjaan mereka sebaik-baiknya, dalam sidang-sidang Parlemen sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat. Yang demikian ini dirasa perlu dan diadakan di tiap-tiap Negara. Maka lebih-lebih bagi Negara kita yang masih muda, yang sedang tumbuh, yang tengah dalam revolusi, hal ini lebih perlu, tak lain supaya Parlemen kita dapat ikut menyempurnakan Tata Negara dan pemerintahan kita; dapat ikut meneruskan dan menyelesaikan revolusi kita, dapat ikut mengembangkan demokrasi, dapat membawa parlementarisme kita kearah kemajuan yang kita kehendaki.
Pertimbangan diatas inilah yang menyebabkan kita menghendaki kedudukan yang seakan-akan 'istimewa' bagi anggauta-anggauta Parlemen kita, juga jika kita ingin melindungi mereka diluar sidang-sidang Parlemen terhadap tangan Justitie. Bukan kita mau mengulangi 'forum privilegiatum' a la Volksraad dahulu dan sekali-kali tidak menginginkan suatu 'klasse-justitie'.
Memang 'kedudukan istimewa' demikian tidak sesuai dengan dasar-dasar Negara kita, dengan revolusi kita. Maka Undang-undang yang kita projecteer ini, (1) menetapkan kebebasan menyatakan fikiran dalam rapat-rapat Dewan (dengan lisan dan tulisan), (2) menjamin kesempatan yang luas untuk menyelidiki, memeriksa dan mengawasi sesuatu dalam Negara dan masyarakat, (3) seterusnya misti ada peraturan yang menjamin adanya pembatasan antara pekerjaan-pekerjaan legislatief dan controle disatu pihak dan uitvoering pemerintahan dilain pihak. Juga supaya jangan ada accumulasi yang tidak baik dari banyak pekerjaan-pekerjaan kenegaraan, (4) akhirnya dirasa ada baiknya pula dijelaskan kepada masyarakat, bahwa anggauta-anggauta Parlemen itu sekali-kali tidak mempunyai kedudukan pegawai Negeri.
Jaminan-jaminan diatas tadi diperoleh dengan mengadakan peraturan-peraturan seperti berikut: 1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut dan dihukum karena pembicaraan-pembicaraannya dalam rapat-rapat Dewan dan karena tulisan yang ditujukan pada rapat. 2. Mewajibkan pada instansi-instansi Pemerintahan dan pada badan-badan partikelir untuk memberikan bantuan dan keterangan-keterangan pada anggauta-anggauta D.P.R. dalam menjalankan kewajibannya. 3. Menetapkan sejumlah incompatibiliteiten (jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh anggauta D.P.R.). 4. Peraturan-peraturan administratif dan ganti kerugian yang berlainan dari yang berlaku untuk pegawai-pegawai Negeri.
Ternyata bahwa sebenarnya Undang-undang ini 'summier' saja, hanya menentukan hal-hal yang sudah ternyata perlu dalam keadaan Negara dan masyarakat kita sekarang. Oleh karena itu Undang-undang ini hanya satu 'Peraturan darurat'. Sebab sebenarnya kita sekarang, belum tahu kemana 'tumbuhnya' Negara, masyarakat dan revolusi kita kelak.
Dan pula pada Pemerintah sendiri sudah ada rencana-rencana yang akan mengatur kedudukan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat kita kelak, jika sudah ada Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemilihan umum.
Dalam Undang-undang ini yang dipersoalkan ialah kewajiban dan kedudukan anggauta D.P.R., maka pada dasarnya peraturan-peraturan ini berlaku baik bagi anggauta-anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; maupun bagi anggauta-anggauta K.N.I.P. (Pleno).