Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1999

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:32
Tahun
:1999
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:23 Agustus 1999
Tanggal Pengundangan
:23 Agustus 1999
Tanggal Berlaku
:01 April 1998
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1999/ No. 144, TLN NO. 3876, LL SETNEG : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45353/uu-no-32-tahun-1999
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

INKONSISTENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Muhamad Soni Wijaya
RechtIdee Vol. 13 No. 1 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v13i1.4033
Detail Sumber

Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Eki Fitri, Dheny Wahyudhi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v4i2.26990
Detail Sumber

Aspek Hukum Pidana Dari Perbuatan Nahkoda

Priska Yulianti Wanda, Lidia Priscilla Pattiasina
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 2 No. 2 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pamali.v2i2.840
Detail Sumber

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Erni Erni, Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 2017
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v9i1.143
Detail Sumber

PENGARUH SAWIT SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN INDONESIA TERHADAP PELESTARIAN HUTAN

Eddy Soegiarto
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v2i1.2849
Detail Sumber

IMPLEMENTASI ASSESSMENT RISK AND NEEDS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB CIANJUR

Maulana, Raihan Irsad, Muhammad, Ali, Anwar, Umar, Priyatmono, Budi
Law Journal Vol. 6 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.32767/lajour.v6i2.313
Detail Sumber

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA GORONTALO

Abdur Rahman Adi Saputera, Yusuf Sadu, Muhamad Yusuf Putra & Jamiliya Susantin
Jurnal Yustitia Vol. 21 No. 2 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.53712/yustitia.v21i2.990
Detail Sumber

URGENSI OTONOMI KHUSUS BATAM DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Muhammad Sapta Murti
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 3 No. 2 2014
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v3i2.41
Detail Sumber

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DALAM PENCEGAHAN COVID 19.

Sationo, Teguh Imam, Sulistyanto Luhukay, Roni
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 3 No. 2 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5864
Detail Sumber

DAMPAK BISNIS PARIWISATA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL: STUDI DAMPAK BISNIS PARIWISATA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Kurniawan, Arief Rianto, Primawardani, Yuliana
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v18i1.748
Detail Sumber

Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging

Teguh Soedarsono
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 17 No. 1 2010
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol17.iss1.art3
Detail Sumber

SINKRONISASI HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Susanti, Usi
Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.59259/jd.v2i2.38
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.