Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1961

Ketika Indonesia menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional pada tanggal 12 Juli 1950, Indonesia menyatakan terikat oleh empat konpensi, yang sebelumnya telah diratifikisir oleh Pemerintah Belanda dan dinyatakan berlaku untuk Indonesia yaitu; Konpensi Nomor 19-1925 mengenai: Persamaan Perlakuan dalam hal kompensasi kecelakaan Staatsblad 1929-53. Equality Treatment(Accident Compensation). Konpensi Nomor 27-1929 mengenai: Pemberian tanda berat pada barang-barang yang dikirim dengan kapal Staatsblad 133-117. Marking of weight(packages transported by vessels). Konpensi Nomor 29-1930 mengenai: Kerja paksa Staatsblad 1933-261(Forced Labour). Konpensi Nomor 45-1935 mengenai: Pekerjaan dibawah tanah bagi wanita Staatsblad 1937-219. Underground work (Women). Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia telah meratifikisir dua konpensi, yaitu: Konpensi Nomor 98-1949 mengenai Berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama(Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 42). Right to organise and collective bargaining. Konpensi Nomor 100-1951 mengenai: Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya(Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 171). Equal remuneration. Konpensi ketiga yang sekarang kita hendak ratifikisir, yaitu Konpensi Nomor 106, mengandung pokok-pokok sebagai berikut: a. dalam perusahaan perdagangan dan kantor-kantor, semua buruh berhak atas istirahat mingguan terus-menerus selama tidak kurang dari 24 jam dalam tiap jangka waktu tujuh hari, tanpa pengurangan upah; b. pengecualian sementara diperkenankan dalam hal force majeure, pekerjaan yang sangat luar biasa mendesak dan guna menghindarkan kerugian barang yang mudah rusak. Pikiran untuk memberikan istirahat mingguan ini, adalah sesuai dengan apa yang terkandung pada pasal 27 ayat(2) Undang-undang Dasar 1945, serta telah pula dilaksanakan dalam pasal 10 ayat(3) Undang-undang Kerja 1948 yang menentukan tiap minggu harus diadakan sedikit-dikitnya satu hari istirahat, sehingga untuk melaksanakan konpensi ini, Pemerintah tidak perlu menyusun peraturan baru, tentang istirahat ini. Dalam pada itu untuk mencegah penyalahgunaan pasal 5 ayat(a), istilah keluarga majikan harus ditafsirkan meliputi suami/istri beserta keluarga dalam turunan lurus derajat pertama. Kemudian sesuai dengan filsafat negara yaitu Pancasila, maka pasal 6 ayat(4) harus diartikan, bahwa penghormatan tradisi dan kebiasaan golongan minoritas agama merupakan sifat yang khas dari bangsa Indonesia yang menghormati dan menjunjung tinggi tiap agama.