Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:24
Tahun
:1999
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:17 Mei 1999
Tanggal Pengundangan
:17 Mei 1999
Tanggal Berlaku
:17 Mei 1999
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1999/ No. 67, TLN NO. 3844, LL SETNEG : 5 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45335/uu-no-24-tahun-1999
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Perdagangan Berjangka & Resi Gudang
Sub Subsektor
:
Perdagangan Berjangka Komoditi
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Jaminan Kepastian Hukum Atas Pinjaman Modal Terhadap Kegiatan Usaha Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (STUDI DI PT. BANKALTIMTARA CABANG SAMARINDA)

Namira Meidina Aulia, Parlindungan Pasaribu
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i2.519
Detail Sumber

Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Pejabat Perbankan

Lambouw, Giovita Nathaza Prasedia, Laturette, Adonia Ivone, Latupono, Barzah
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v4i1.2118
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Jaminan Hutang Berupa Hak Cipta Konten Youtube

Elvira Lorna Fidelia Zai, Theresia Nolda Agnes Narwadan, Muchtar Anshary Hamid Labetubun
PATTIMURA Law Study Review Vol. 1 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v1i1.10844
Detail Sumber

BANK SENTRAL DAN PANDEMI COVID-19: QUO VADIS?

Kristianus Pramudito Isyunanda
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 32 No. 3 2020
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.60394
Detail Sumber

PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG

Ni Made Trisna Dewi, Agus Surya Manika
Kerta Dyatmika Vol. 21 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.46650/kd.21.2.1427.36-47
Detail Sumber

PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG

Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani
Kerta Dyatmika Vol. 16 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.46650/kd.16.2.737.50-58
Detail Sumber

PERAN BANK INDONESIA DALAM KEJAHATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH BANK BALI

Hamja, Hamja
Jurnal Yustitia Vol. 4 No. 2 2018
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v4i2.42
Detail Sumber

PERAN BANK INDONESIA DALAM KEJAHATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH BANK BALI

Hamja, Hamja
Jurnal Yustitia Vol. 4 No. 2 2018
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v4i2.42
Detail Sumber

Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 2019
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.35706/positum.v4i2.3179
Detail Sumber

Delik Pers dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Samsul Wahidin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 8 No. 16 2001
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol8.iss16.art10
Detail Sumber

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Riyanda Elsera
JOURNAL EQUITABLE Vol. 5 No. 1 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2464
Detail Sumber

MEDIATION OF CAR FINANCING OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY (BPSK) IN MATARAM CITY

irma istihara zain
Hukum Islam Vol. 20 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24014/jhi.v20i1.8406
Detail Sumber

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. RUU tersebut akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.