Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:20
Tahun
:2001
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:21 November 2001
Tanggal Pengundangan
:21 November 2001
Tanggal Berlaku
:21 November 2001
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150, LL SETNEG : 13 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hukum Pidana
Sub Subsektor
:
Tindak Pidana Khusus & Acara Pidana
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok

Ilham Satria, Diana Amir
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.12564
Detail Sumber

Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Papua

Wahyu, Dinar
Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.922
Detail Sumber

Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Dalam Kasus Suap Eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)

Ratihpuspita Krisnowo, Syaharie Jaang
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 18 No. 1 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v18i1.3913
Detail Sumber

Sistem Hukum Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Tumbur Ompu Sunggu
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3710
Detail Sumber

KEKHUSUSAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG DENGAN NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3328
Detail Sumber

Peranan Advokat Dalam Pembelaan Hukum terhadap Terdakwa Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Tinjauan Etika Profesi Hukum)

Jaidun Jaidun
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i2.522
Detail Sumber

PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KALIMANTAN TIMUR

Hudali Mukti, Ayu Linanda
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i2.520
Detail Sumber

PERBEDAAN KEWENANGAN KEKHUSUSAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Tumbur Ompu Sunggu
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 2011
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v3i1.191
Detail Sumber

“KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH”

Jaidun, S.H, Tumbur Ompu Sunggu
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v8i2.159
Detail Sumber

UNSUR KERUGIAN DALAM UNJUSTIFIED ENRICHMENT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN KOREKTIF (CORRECTIVE JUSTICE)

Faizal Kurniawan, Peter Mahmud Marzuki, Erni Agustin, Rizky Amalia
Yuridika Vol. 33 No. 1 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v33i1.7201
Detail Sumber

DASAR TEORI KEWENANGAN PENYIDIK MAUPUN PENUNTUT UMUM DALAM MENGHENTIKAN PERKARA PIDANA

Taufik Rahman
Yuridika Vol. 25 No. 1 2010
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i1.5733
Detail Sumber

KONSEP BARU PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Yudi Wibowo Sukinto
Yuridika Vol. 31 No. 2 2016
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v31i2.4791
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.