Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1980

Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang dapat disebut Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum, didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum ini pada hakekatnya bermaksud mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975. Pada prinsipnya perubahan-perubahan yang diadakan itu tidak bersifat fundamental yang berarti tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, asas dan sistim Pemilihan Umum. Tujuan diadakan perubahan itu adalah untuk lebih menyempurnakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dalam bidang politik dan kenegaraan sehubungan dengan adanya kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut serta sehubungan pula dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang dikukuhkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi diadakannya perubahan dimaksud adalah antara lain sebagai berikut: a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Presiden/Mandataris, 3(tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya, di tingkatkan peranannya dalam pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat. Pusat sampai Daerah yang diatur dengan Undang-undang Pemilihan Umum. b. Bahwa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan juga Pemilihan, namun mengingat perkembangan keadaan di daerah tersebut mengenai hal-hal tertentu dapat diatur tersendiri berdasarkan, ketentuan-ketentuan undang-undang Pemilihan Umum. c. Bahwa menurut pengalaman dalam, pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 1977, ternyata antara lain di perlukan adanya pnyempurnaan organisasi penyelenggara/pelaksana Pemilihan Umum. Perubahan-perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang diatur dalam Undang-undang ini dapat dikelompokkan dalam 3(tiga) hal pokok yaitu: 1. Perubahan terhadap Pasal 8, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 dan penambahan ketentuan yang dijadikan Pasal 13a dan Pasal 22a pada hekekatnya merupakan pengaturan dalam Undang-undang Pemilihan Umum untuk meningkatkan peranan Partai Politik dan Golongan Karya di bidang pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat Pusat sampai Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum dibawah pimpinan Presiden/Mandataris MPR. Pengaturan tersebut terutama mengenai pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, masing-masing sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang. Demikian pula mengenai pemberian kesempatan bagi peserta Pemilihan Umum dalam pengisian dan penyusunan urutan calon dalam daftar calon maupun untuk membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon, serta mengenai pemberian kesempatan mengirimkan seorang waktunya masing-masing sebagai saksi tidak saja dalam penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan umum, tetapi juga dalam pemungutan suara ditiap tempat pemungutan suara, yang juga merangkap sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum ditempat pemungutan suara dan memulai tugasnya sejak penyiapan tempat pemungutan suara sampai dengan pengiriman kotak suara kepada panitia Pemungutan Suara. Dalam hal saksi tersebut berhalangan, maka organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dapat menunjuk penggantinya. Setiap organisasi kekuatan sosial politik dapat menugaskan anggota-anggotanya untuk mengawasi apakah surat pemberitahuan/panggilan sudah diterima oleh para Pemilih. Dewan Pertimbangan L.P.U. akan senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh L.P.U. Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan oleh Partai Politik/Golongan Karya untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pencalonannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Yang dimaksud dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) adalah, bahwa kepada tiap organisasi kekuatan sosial politik diberi kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye serta kewajiban yang sama untuk mentaati Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan dilarang mempersoalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam kampanye Pemilihan Umum, adalah bahwa dalam kegiatan kampanye semua pihak tidak boleh mempermasalahkan eksistensi, menyelewengkan, memutar balikkan arti dan isi, merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta membuat rakyat ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila(Ekaprasetya Pancakarsa) dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menggunakan kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat(lb), semua fihak memperhatikan keamanan dan ketertiban umum. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik/Golongan Karya dan atau yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum. 2. Penambahan ketentuan pada BAB XII yang dijadikan Pasal 29a. adalah untuk mengadakan ketentuan dalam Undang-undang Pemilihan Umum mengenai pelaksanaan. Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. Dengan memperhatikan keadaan serta perkembangan daerah dan masyarakatnya, adalah wajar bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur mendapat pengaturan dan perlakuan tersendiri berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum. Pengaturan tersendiri tersebut adalah mengenai cara pelaksanaan Pemilihan Umum, sedangkan perlakuan tersendiri tersebut adalah mengenai penentuan jumlah Anggota DPR yang dipilih bagi Daerah Pemilihan Timor Timur yang tidak diambilkan dari jumlah Anggota DPR yang 360(tigaratus enampuluh) orang yang dipilih bagi daerah-daerah di luar Timor Timur, dan pengaturannya diserahkan kepada Presiden. 3. Perubahan terhadap Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 31a adalah penyempurnaan pengaturan dalam Undang-undang Pemilihan Umum mengenai hal-hal sehubungan dengan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977. Pengaturan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: penyempurnaan ketentuan bahwa seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan kemudian sebelum menggunakan hak memilihnya diketahui tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapatdidaftar sebagai pemilih, ditentukan tidak dapat menggunakan hak memilihnya, memantapkan ketentuan mengenai tatacara pencalonan, serta mempertegas ketentuan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimulai dengan pendaftaran pemilih berakhir sampai dengan kegiatan pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Untuk menyatakan seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tidak diperbolehkan menggunakan hak memililihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2a), diperlukan keterangan dari pihak/instansi yang berwenang, dan bagi yang sedang terganggu jiwa/ingatannya didasarkan pada kenyataan keadaan orang yang bersangkutan pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Yang dimaksud dengan tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun dalam Pasal 10 ayat(2) huruf c dan Pasal 16 huruf f adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun sebagai ancaman hukuman maksimum, atau lebih. Yang dimaksud dengan Keterangan dalam pasal 17 ayat(3) adalah surat-surat pernyataan dan atau surat-surat keterangan yang berfungsi sebagai bukti bahwa syarat sebagai calon telah dipenuhi, dan yang dikeluarkan/disah kan oleh penjabat/instansi berwenang. Keamanan dan ketertiban umum merupakan faktor yang penting dalam Pemilihan Umum oleh karena itu perlu diperhatikan dan dipelihara oleh seluruh masyarakat. Meskipun G.30.S/PKI tetap merupakan bahaya latent tetapi mengingat makin terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban, maka kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah dalam membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya untuk pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dengan penelitian secara cermat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 mengenai Pasal 2 ayat(1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tidak 14 terbatas hanya diantara Golongan C saja. Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan atau perkataan dari Undang-undang yang dinyatakan dihapus atau diganti atau ditambah, maka ketentuan atau perkataan tersebut dalam Penjelasannya juga dihapus atau diganti atau ditambah.