Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:19
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Agustus 2000
Tanggal Pengundangan
:02 Agustus 2000
Tanggal Berlaku
:01 Januari 2001
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2000/ No. 129, TLN NO. 3987, LL SETNEG : 20 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44984/uu-no-19-tahun-2000
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PENYATUAN HUKUM PAJAK FORMAL DALAM SISTEM HUKUM PAJAK NASIONAL

Iwan Suhardi
Yuridika Vol. 31 No. 1 2016
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v31i1.1960
Detail Sumber

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAK

Sarwirini -
Yuridika Vol. 29 No. 3 2014
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v29i3.378
Detail Sumber

Akibat Hukum Kantor Pajak Sebagai Kreditor Pemohon Pernyataan Pailit

Devi Andani
UIR LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15687
Detail Sumber

PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBYEK YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK

Pandu Dwi Nugroho
RechtIdee Vol. 13 No. 2 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v13i2.4070
Detail Sumber

Perlindungan Hukum bagi Direksi atas Tagihan Pajak yang Masih Terutang Pasca Pemberesan Harta Pailit

Ketut Octania Fineta Diarsa, Etik Yuniati, Surahmat, Tofani Yurisar Akbar
Notaire Vol. 6 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v6i2.43650
Detail Sumber

Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankrupcy)

Luthvi Febryka Nola
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 9 No. 2 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v9i2.1047
Detail Sumber

PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING SEBAGAI SUBYEK HUKUM PAJAK

Hendy Ramadhan
Media Iuris Vol. 1 No. 2 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v1i2.8830
Detail Sumber

Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Proses Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Kebumen

Adimas Wahyu Widayat
Lex Renaissance Vol. 1 No. 2 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/JLR.vol1.iss2.art3
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi (Gorontalo)

Pakaya, Ayu
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. II 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.61121/jcdde831
Detail Sumber

Penyelesaian Kerugian pada Pendapatan Negara melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal dalam Sistem Perpajakan)

Nindi Achid Arifki
Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No. 1 2019
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.26740/jsh.v1n1.p91-104
Detail Sumber

WEWENANG KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON PAILIT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA TERHADAP UTANG PAJAK SUBYEK HUKUM DARI NEGARA ANGGOTA ASEAN NON-INDONESIA PASCA BERLAKUNYA AEC

B.G.M. Widipradnyana Arjaya
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 3 No. 2 2014
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v3i2.40
Detail Sumber

KEDUDUKAN PEMEGANG HAK JAMINAN DAN KOMPETENSI PERADILAN PAJAK DALAM PENAGIHAN PAJAK

AHMAD RIZKI SRIDADI
Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 1 2009
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v16i1.15478
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.