Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:17
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Agustus 2000
Tanggal Pengundangan
:02 Agustus 2000
Tanggal Berlaku
:01 Januari 2001
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2000/ No. 127, TLN NO. 3985, LL SETNEG : 24 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44968/uu-no-17-tahun-2000
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh) PPN & Ketentuan Umum Pajak (KUP)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PENGADILAN NIAGA NOMOR 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITUR SERTA PERBUATAN HUKUM DEBITUR

Readytya Aji ,, Albertus Sentot Sudarwanto ,
Privat Law Vol. 7 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v7i1.30136
Detail Sumber

Sunset Policy dan Implikasinya terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dahliana Hasan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 21 No. 2 2009
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16269
Detail Sumber

KEBIJAKAN UU NO 1 TAHUN 2022 MENGENAI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI

Ifa, Siti Hudza, Pratama, Rizky, Arwanto, Bambang
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.25139/lex.v6i1.4749
Detail Sumber

MAKNA FILOSOFIS KEBERADAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH PROVINSI RIAU

Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 2 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31004/jp.v1i2.556
Detail Sumber

Urgensi Penarikan Pajak Penghasilan Profesi Youtuber dan Selebgram Sebagai Upaya Mendorong Stabilisasi Perekonomian Pasca Pandemi

Arty sriwahyuni Br Perangin Angin, Helena Helen Hestaria Lumban Gaol
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 2 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.23887/jpss.v2i2.471
Detail Sumber

PELAKSANAAN PRIVATISASI BUMD DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

RHIDO JUSMADI
Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 1 2009
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v16i1.15475
Detail Sumber

REFORMASI PAJAK DI INDONESIA TAX REFORM IN INDONESIA

Bawazier, Fuad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 1 2011
22 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v8i1.344
Detail Sumber

REFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BIROKRASI BIDANG PERPAJAKAN LEGISLATION REFORM AND TAXATION DIVISION BUREAUCRACY

Subri, Andi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 1 2011
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v8i1.345
Detail Sumber

Analisis Dampak Perubahan Dasar Pungutan Pajak Terhadap Perekonomian Indonesia

Johanes Wahyu Galandjindjinay, I Dewa Gde Dana Sugama
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 1 2025
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/hukum.v2i1.74
Detail Sumber

PENERAPAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI USAHA KECIL

Sudjana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 2020
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i2.383
Detail Sumber

PENERAPAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI USAHA KECIL

Sudjana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 2020
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i2.383
Detail Sumber

KAPITA SELEKTA PENYITAAN BIDANG HUKUM PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Fontian Munzil
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Vol. 4 No. 1 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/mjn.v4i1.2115
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.