Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1948

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Bentuk

:Undang-undang

Nomor

:15

Tahun

:1948

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:31 Mei 1948

Tanggal Pengundangan

:31 Mei 1948

Tanggal Berlaku

:Data tidak tersedia

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:Data tidak tersedia

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/25747/uu-no-15-tahun-1948

Sektor Utama

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM

Subsektor

Ekspor-Impor

Sub Subsektor

Kebijakan Impor

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1948
TENTANG
PENETAPAN BARANG-BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk kepentingan Keuangan Negara, dipandang perlu, menetapkan dengan tegas macamnya barang-barang yang dikenakan bea keluar 30% dari harganya;

Mengingat

pasal 2 ayat a dari Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1947 (Undang-undang No. 3 tahun 1947);

pasal 1 Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 24 tahun 1946;

pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

MEMUTUSKAN:

menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG MENETAPKAN BARANG-BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR 30% DARI HARGANYA

Pasal 1

Pasal 2 ayat a dari Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1947 tertanggal 6 Januari 1947 (Undang-undang No. 3 tahun 1947 tentang "Bea masuk dan Bea keluar") diubah dan harus dibaca sebagai berikut: "Untuk barang-barang yang disebutkan dibawah ini dipungut 30% dari harganya: gula, kulit kina, karet, teh, kopi, agave, hatsil dari kelapa, buah kelapa, kapok, biji kapok, biji soklat, minyak kelapa, sawit, tembakau daunan, beras, jagung, kedele, tapioca, geplek, gula jawa (termasuk juga gula aren dan gula semacam itu), minyak sereh, minyak akar wangi, lada (peper), gambir, terpentiyn, kayu jati dan teak, damar termasuk pula mata kucing, jelutung, getapercha, segala hatsil dari tambang minyak, batu bara, timah, cement, kapas, cengkeh, menyan, sayuran, buah-buahan, asam, bawang merah, lombok(dapsicum annum), kemukus, cabe(peper retrofractum) kapulaga, buji pala, pinang, panili, kulit(masak dan mentah), bahan kimia, barang dan bahan textiel, barang anyaman, alat pertanian, biji jarak, sarang burung, padi, gabah, semua jenis kacang".

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 1948
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO
Diumumkan Menteri Keuangan,
pada tanggal 31 Mei 1948
Sekretaris Negara,
ttd.
AA. MARAMIS
A.G. PRINGGODIGDO

Penjelasan Umum

Undang-Undang ini ditetapkan untuk kepentingan Keuangan Negara dengan menetapkan secara tegas macamnya barang-barang yang dikenakan bea keluar sebesar 30% dari harganya. Undang-Undang ini mengubah Pasal 2 ayat a dari Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1947 (Undang-undang No. 3 tahun 1947 tentang Bea masuk dan Bea keluar) dengan memperbarui daftar barang yang dikenakan bea keluar, mencakup komoditas pertanian, perkebunan, pertambangan, dan hasil industri lainnya.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.