Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1947
TENTANG MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa berhubung dengan keadaan luar biasa untuk sementara waktu perlu diadakan pajak atas pesawat penerimaan radio;
Mengingat
:
1.
Pasal 5, 20, 23 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG PAJAK RADIO
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dari semua pesawat penerimaan radio dipungut pajak yang dinamai "Pajak Radio".
Pasal 2
Yang dimaksudkan dengan pesawat penerimaan radio dalam Undang-undang ini, ialah segala alat, yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio (Hertzche golven).
Pasal 3
Pesawat penerimaan radio akan dibebaskan dari pajak jika pesawat itu tidak dipakai dan karena itu disegel. Yang berwajib memasang segel itu ialah Kepala Kantor telepon atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Segala itu dipasang demikian rupa sehingga pesawat penerimaan radio itu tidak dapat dipakai kembali dengan tidak merusakkan segel itu.
Pasal 4
Besarnya pajak buat tiap-tiap pesawat penerimaan radio ialah R. 5,- untuk sebulan almanak.
Pasal 5
Yang dikenakan pajak ialah pemegang pesawat penerimaan radio.
Pasal 6
Buat mereka yang mulai menjadi wajib-pajak, sebagian dari sebulan yang melebihi 10 hari dihitung sebagai sebulan penuh, kecuali jika pesawat yang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajak.
Pasal 7
Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 hari bulan yang berjalan pada Kantor Pos dimana radio didaftarkan atau diminta pendaftaran telah dipindahkan.
Pasal 8
(1)
Tanda pembayaran pajak radio harus disimpan bersama-sama dengan tanda pendaftaran pesawat itu.
(2)
Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat radio, tanda pendaftaran dan tanda pembayaran pajak radio harus diperlihatkan kepadanya.
Pasal 9
(1)
Jika pada tanggal yang dimaksud dalam pasal 7, pembayaran pajak masih belum dipenuhi, harus dipungut biaya penagihan sebesar R. 0,50,-. Jika wajib-pajak menunggak pajak dua bulan berturut-turut dikenakan denda sebesar R. 100,-.
(2)
Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan oleh Kepala Kantor Penetapan Pajak, jika kepadanya dapat dibuktikan dengan nyata bahwa tunggakan itu disebabkan oleh kelalaian atau kekhilafan yang dapat dimaafkan.
Pasal 10
Yang berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Undang-undang ini ialah:
a.
Kepala Kantor telepon atau pegawai yang ditunjuknya atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon;
b.
Pulisi dan pegawai negeri lain, yang pada umumnya berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran-pelanggaran.
Pasal 11
(1)
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pajak Radio".
(2)
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1947.
(3)
Untuk Sumatera besarnya uang tersebut dalam pasal 4 dan 9 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 12
Peraturan untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.
Menteri Keuangan,
ttd.
SJAFROEDIN PRAWIRANEGARA.
Diumumkan pada tanggal 5 Mei 1947.
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO.
Penjelasan Umum
Dalam jaman pemerintah Belanda siaran radio diurus oleh N.V. "NIROM" dan iuran-iuran dari pemegang-pemegang pesawat radio dipungut oleh badan itu. Siaran radio sekarang diselenggarakan oleh Pemerintah, yang mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk keperluan itu. Oleh karena itu sudah selayaknya jika pemerintah sekarang memungut iuran sebagai dimaksud dengan mengganti sifatnya sebagai pajak atas pesawat penerimaan radio. Menurut keterangan dari Pejabatan P.T.T. jumlah pesawat penerimaan radio yang telah didaftarkan atas Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, tanggal Yogyakarta, 18 Juli 1946, di Jawa dan Madura pada akhir bulan Desember 1946 adalah 37238 buah. Jumlah pesawat radio ada di Sumatera belum dapat diketahui. Undang-undang menetapkan besarnya pajak radio R 5,- sebulan. Atas jumlah pesawat radio tersebut di atas penerimaan pajak untuk tahun anggaran dapat dihitung R.2.000.000,-. Jumlah pajak sebesar R. 5,- sebulan dapat dianggap tidak berat, mengingat bahwa yang mempunyai pesawat radio pada dewasa ini ialah orang-orang boleh dikatakan yang agak mampu.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
02 Jul 2026
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
