Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1966

Sebagai telah diketahui oleh umum dalam Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bretoon Woods (Amerika Serikat) yang diadakan antara tanggal 1 Juli 1944 sampai 22 Juli 1944 telah dicapai apa yang dinamakan "Persetujuan Bretoon Woods". Persetujuan ini, yang ditandatangani oleh 44 negara, menetapkan dibentuknya dua badan internasional, ialah Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction and Development).

Tujuan pokok dari Dana ini sebagaimana tercantum dalam statutennya adalah stabilisasi kurs penukaran mata uang negara anggota, perluasan perdagangan internasional, penurunan tarif bea-bea, penghapusan pembatasan-pembatasan secara berangsur. Tujuan dari Bank adalah untuk memberi bantuan-bantuan berjangka panjang kepada para anggota guna mengadakan rekonstruksi produksinya akibat kerusakan peperangan ataupun mengadakan pembangunan ekonomi untuk menaikkan kemakmuran rakyatnya.

Indonesia, didorong oleh keinginan yang besar untuk menyatakan kesediaannya mengadakan kerjasama internasional, pada tanggal 24 Juli 1950 mengajukan permintaan untuk menjadi anggota dari Dana dan Bank tersebut. Baru tiga tahun kemudian, yakni pada pertengahan 1953 Indonesia diterima sebagai anggota dari kedua Badan itu, keanggotaan mana kemudian disahkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1954 tertanggal 13 Januari 1954.

Akan tetapi pengalaman Indonesia sejak masuk menjadi anggota sampai saat ini yang berjalan kurang lebih sudah 12 tahun lamanya ternyata tidak membawa manfaat, bahkan merugikan bagi kepentingan negara dan bangsa kita dalam mewujudkan cita-citanya, yakni membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Hubungan Indonesia dengan Bank Internasional malahan lebih merugikan bagi kita. Jika kita selidiki organisasi serta praktek-praktek yang dijalankan selama ini, terutama terhadap negara-negara yang sedang berkembang maka jelaslah bahwa kedua badan ini hanya merupakan suatu alat saja dari kaum kapitalis untuk menjalankan politik neokolonialisme dan imprialismenya dan dengan demikian tidak sesuai dengan idee Berdikari. Praktek-praktek yang kita alami jelas menunjukkan bahwa golongan ini hanya bersedia memberi bantuan mereka jika tindakan ini sejajar dan bermanfa'at bagi kepentingan mereka. Pengalaman kita menunjukkan, bahwa pada hakekatnya kedua badan ini tidak banyak berbeda dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni hanya sekedar merupakan alat kaum neokolonialisme dan imperialisme untuk menjalankan manipulasi politiknya. Bahkan dalam kedua badan ini, dominasi dari golongan kapitalis ini dapat dikatakan mutlak baik dalam hal politik, modal, personalia pimpinannya maupun administrasi organisasinya.

Berhubung dengan itu, maka bagi kita Republik Indonesia, tidak ada gunanya untuk tetap mempertahankan keanggotaan kita dalam kedua badan tersebut. Kita telah membuktikan kepada seluruh dunia kesediaan Indonesia untuk selalu mengadakan kerjasama internasional atas dasar jiwa Berdikari, yang berarti sama derajat dan saling menguntungkan. Kita yakin dan percaya, bahwa negara dan bangsa Indonesia dengan bersenjatakan Panca Sila, Manipol dan Tri Sakti Tavip akan dapat menjalankan politik Berdikari dengan konsekuen dan dengan itu akan mencapai dunia baru yang penuh dengan keadilan, kemakmuran dan kesentausaan.