Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:9
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:22 Februari 2019
Tanggal Pengundangan
:26 Februari 2019
Tanggal Berlaku
:26 Februari 2019
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/NO.37, TLN NO.6319, LL SETKAB : 28 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/103048/pp-no-9-tahun-2019
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perhubungan
Subsektor
:
Pelayaran
Sub Subsektor
:
Kapal & Kepelautan Pelabuhan & Navigasi Laut
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok

Dewi, Elsa Novrima, Roza, Darmini, Mulyawan, Fitra
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 4 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/t33njf37
Detail Sumber

Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Tabrakan Kapal Yang Di Sengajakan

Heatubun, Alowisya Natalia, Anwar, Arman, Wattimena, Josina Augustina Yvonne
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 11 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i11.2098
Detail Sumber

GAGASAN PENGADILAN MARITIM DALAM TATA HUKUM INDONESIA: INTEGRASI PENGADILAN PERIKANAN DAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM

Anggraeni, Reni Putri, Ananda, Ahmad Alveyn Sulthony, Haryanto, Nova Fajar
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 12 No. 3 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i3.1420
Detail Sumber

KEWENANGAN IDEAL MAHKAMAH PELAYARAN DALAM MENYELESAIKAN KECELAKAAN KAPAL UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

Sarwono, Sarif, Ismail, Iryani, Dewi
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 9 No. 2 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v9i2.1896
Detail Sumber

INDENPENDENSI MAHKAMAH PELAYARAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM

nurhan
jurnal hukum das sollen Vol. 6 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1832
Detail Sumber

PEMUTUSAN HUBUNGAN SEPIHAK DALAM JASA TITIP BELI BARANG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK

Fauziyah
ADHAPER Vol. 10 No. 01 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.62
Detail Sumber

Berita Terkait

Karhutla Ganggu Penerbangan, Maskapai yang Menanggung Kerugiannya?
03 Sep 2026

Karhutla Ganggu Penerbangan, Maskapai yang Menanggung Kerugiannya?

Karhutla di Kalimantan turut mengganggu penerbangan akibat kabut asap yang menyebabkan penundaan hingga pembatalan. Maskapai dapat terbebas dari ganti rugi tertentu jika gangguan disebabkan faktor cuaca, namun tetap memiliki kewajiban terhadap penumpang. Sehingga dalam kasus Karhutla maskapai tidak dapat dimintain pertanggungjawaban atas pembatalan penerbangan.

Baca selengkapnya
GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
02 Jul 2026

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026

GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.

Baca selengkapnya
Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027
02 Jul 2026

Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027

Kementerian Perhubungan menggulirkan uji coba sistem pengawasan digital terintegrasi untuk menertibkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) mulai 1 Juni 2026, sebagai bagian dari percepatan menuju target nasional Zero ODOL 2027. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat ratusan ribu kendaraan masih melanggar, sementara pemerintah merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyangkut sanksi pidana maupun administratif.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.