Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1951

Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penyerahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada propinsi, penyerahan mana telah ditentukan data pasal 4 ayat(1) dan(2) dari Undang-undang pembentukan No. 2 jo. 18, No. 3 jo. No. 19, No. 10, 11 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3, 4 dan 5 tahun 1950.

Pada umumnya dalam melaksanakan penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Propinsi dapat diadakan perbedaan urusan Propinsi sebagai berikut: a. urusan yang termasuk urusan rumah tangga Propinsi sendiri(otonomi), b. urusan yang karena sifatnya merupakan atau masih menjadi urusan Pemerintah Pusat, akan tetapi hanya cara pelaksanaannya diserahkan kepada Propinsi (medebewind) dan c. urusan yang semata-mata bersifat pertolongan terhadap usaha-usaha dari Pemerintah Pusat, yang tiada mengakibatkan suatu penyerahan tanggung jawab.

Untuk dapat membeda-bedakan dasar sifat urusan-urusan yang dimaksud di atas tadi, maka Pemerintah Pusat sedapat-dapatnya dalam Peraturan Pemerintah tentang hal pelaksanaan penyerahan urusan-urusan Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonoom itu selalu mengatakan: a."Propinsi" jika bersangkutan dengan otonomi, b."Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi" atau "Dewan Pemerintah Daerah Propinsi", jika berkenaan dengan medebewind, satu dan lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948, dan c."Dewan Pemerintah Daerah Propinsi" jika mengenai urusan-urusan yang semata-mata bersifat pertolongan.

Urusan rumah tangga Propinsi pada waktu dibentuk Propinsi, walaupun urusan-urusan tersebut sudah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan yang bersangkutan, masih belum dapat diurus dan diatur oleh DPRD Propinsi, tetapi dalam konsepsi U.U. No. 22/1948 masih diperlukan pelaksanaan penyerahannya. Pelaksanaan itu, mengingat keadaan, diselenggarakan dengan jalan penyerahan sedikit demi sedikit menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam pada itu Pemerintah Pusat menjumpai berbagai-bagai kesukaran-kesukaran dan seringkali menghadapi kenyataan, bahwa tidaklah gampang untuk menentukan urusan-urusan yang manakah yang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi.

Sulitnya di sini ialah, bahwa justru mengenai urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang diserahkan itu tidak dapat diadakan perbedaan yang jelas dan memuaskan, yang manakah termasuk urusan otonoom sepenuhnya dan yang manakah termasuk urusan medebewind.

Jika dalam ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dikatakan"Propinsi", maka hal yang demikian itu tidak berarti bahwa urusan-urusan yang bersangkutan itu adalah semata-mata hak otonoom sepenuhnya, akan tetapi berhubung dengan keadaan pada waktu ini masih belum dapat diberikan 100% dan sebagai langkah-langkah pertama dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Propinsi urusan-urusan tersebut masih perlu adanya bantuan(pertimbangan) dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pelaksanaan penyerahan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan didasarkan pada keadaan, bahwa: a. perlengkapan Pemerintah Daerah(apparatuur) pada umumnya belum dapat disusun dengan sempurna untuk dengan sekaligus menerima tugas kewajiban menyelenggarakan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan seluruhnya. b. terhadap beberapa bagian urusan yang dimaksud di atas, yang sifatnya adalah serba baru(belum pernah dilakukan sebelumnya, misalnya tentang pendidikan masyarakat, usaha ke arah kewajiban belajar dan kesenian) Kementerian P.P. dan K. sendiri dalam pada menyelenggarakannya masih memerlukan pengalaman-pengalaman untuk mendapat cara yang sebaik-baiknya.

Mengingat apa yang dikemukakan di atas, maka penyerahan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan harus dijalankan pelahan-pelahan tetapi saksama, sehingga pelaksanaannya tidak akan terlibat dalam kesukaran-kesukaran.

Urusan-urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang masih belum diserahkan menurut peraturan Pemerintah ini, berangsur-angsur akan diserahkan kepada Propinsi; penyerahan ini dilaksanakan dengan keputusan Menteri P.P. dan K. sesudah tentang soal-soal yang akan diserahkan itu diadakan perundingan-perundingan dengan Menteri Dalam Negeri.

Sebagaimana telah diketahui, menurut perobahan Undang-undang No. 3/1950(Undang-undang No. 19 tahun 1950) dengan sengaja urusan yang mengenai inspeksi dan pengawasan terhadap sekolah rendah(medebewind), yang termuat dalam lampiran A dihapuskan. Ini berarti, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lagi berhak menyelenggarakan inspeksi sekolah-sekolah rendah dalam lingkungan daerahnya. Oleh karena itu maka urusan inspeksi ini, yang dulu dijalankan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, sesudah berlakunya Undang-undang No. 19/1950(perobahan) mestinya sudah harus dikembalikan kepada Kementerian P.P.K. Di mana hingga pada waktu ini penyerahan kembali itu belum dilakukan, maka pada penyerahan urusan P.P.K. kepada Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut Peraturan Pemerintah ini, Kementerian P.P.K. seketika itu juga akan mengoper kembali urusan inspeksi itu dari Daerah istimewa Yogyakarta.

Oleh karena sebagai akibat perjalanan politik mengenai perkembangan susunan ketetanegaraan Negara Republik Indonesia, telah terjadi bahwa daerah-daerah otonoom di bawah tingkatan Propinsi pernah atau mungkin masih juga mengatur urusan S.R., misalnya: a. pendirian dan penyelenggaraan gedung S.R. 3 tahun dalam zaman pemerintahan Hindia Belanda menjadi tanggungan Desa(I G.O.), Stadsgemeente atau Regentschap,(1) Desa sebagai territoriate rechts gemeenschap menurut Indlands Sche Gemeente-Ordonantie. b. pendirian dan penyelenggaraan S.R. yang dahulu 2e kl. Inlandsche Scholen dan Vervolgscholen termasuk gedung-gedung dan pegawai-pegawai, serta pengawasan terhadap pelajaran, menjadi tanggungan Stadsgemeente dan Regenschap yang sekarang menjelma menjadi daerah otonoom Kabupaten atau Kota-kota kecil atau kota-kota besar, c. di dalam jaman Pemerintah Jepang Keresidenan mempunyai juga urusan-urusan S.R., d. sementara Propinsi masih melakukan pengawasan atas S.R. pada hal menurut Undang-undang pembentukan daerah otonoom berdasar Undang-undang No. 22 tahun 1948, urusan-urusan sekolah rendah itu ditetapkan menjadi urusannya Propinsi, maka disamping penyerahan dari Kementerian P.P. dan K. harus pula ada penyerahan dari urusan-urusan tersebut dari daerah-daerah otonoom di bawah tingkatan Propinsi kepada Propinsi. Hal itu akan diatur dengan instruksi Menteri Dalam Negeri.

Demikian pula hak dan penyelenggaraan pengawasan(inspeksi) S.R. yang masih dilakukan oleh Daerah-daerah tersebut, harus diserahkan kepada Kementerian P.P. dan K.

Bersangkutan dengan hal-hal tersebut tadi maka Menteri Dalam Negeri dan Menteri P.P. dan K. selekas-lekasnya akan menetapkan instruksi-instruksi kepada instansi-instansi yang bersangkutan untuk melaksanakan penyerahan yang dimaksud itu.