Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

JAKARTA — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Selasa (30/6/2026). Selain pidana penjara, majelis hakim menghukum Nadiem dengan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp809 miliar yang dapat diganti pidana penjara bila tidak dibayar.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti pada dakwaan primer. Namun, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider. Perbuatan itu dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta pidana 18 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis mengurai sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan antara lain perbuatan yang bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi. Perbuatan itu juga dinilai dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis, dengan kerugian negara yang sangat besar. Sebaliknya, hal yang meringankan mencakup terdakwa yang belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif, serta dikenal berkontribusi pada inovasi pendidikan dan teknologi. Putusan ini juga disertai pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim anggota, Andi Saputra, yang menilai terdakwa semestinya dibebaskan.

Perkara ini berpangkal pada program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada 2019 hingga 2022. Jaksa mendalilkan bahwa spesifikasi tender disusun agar hanya sesuai dengan sistem berbasis Chrome. Jaksa juga menghubungkan proses pengadaan itu dengan investasi Google pada induk usaha Gojek, meskipun Google sendiri tidak didakwa dalam perkara ini. Dalam kasus yang sama, sejumlah terdakwa lain turut diproses, yakni eks konsultan teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief, serta dua mantan direktur di kementerian tersebut, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih.

Merespons vonis, Nadiem menyatakan akan mengajukan banding dan menilai dirinya diadili atas dasar fakta yang tidak masuk akal. Tim penasihat hukumnya menilai putusan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi yang dapat menjadi preseden buruk bagi kalangan swasta dan pelaku pengadaan. Selain itu, tim penasihat hukum menyatakan akan menempuh langkah hukum tambahan, termasuk pelaporan ke Komisi Yudisial. Di sisi lain, jaksa pada pokoknya menegaskan bahwa penuntutan bukan kriminalisasi kebijakan, melainkan penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih terbuka upaya banding. Bagi pelaku usaha, khususnya penyedia teknologi dan peserta tender proyek pemerintah, perkara ini menegaskan pentingnya kepatuhan pada prinsip pengadaan yang kompetitif, netral terhadap merek atau ekosistem tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Bagi publik, vonis ini menjadi penanda pengawasan atas tata kelola dan integritas belanja di sektor pendidikan. Vonis ini juga memantik perdebatan mengenai batas antara diskresi kebijakan dan pertanggungjawaban pidana pejabat publik.