Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:55
Tahun
:2016
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:21 November 2016
Tanggal Pengundangan
:22 November 2016
Tanggal Berlaku
:22 November 2016
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2016 No. 244, TLN No. 5950, LL SETNEG : 29 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5776/pp-no-55-tahun-2016
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Pajak Daerah & Retribusi Daerah
Sub Subsektor
:
Retribusi Daerah Pajak Daerah
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Peranan UPT Dinas Pasar Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi Di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda

Hasrina Wati, Nainuri Suhadi
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v12i1.865
Detail Sumber

Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 Kota Parepare tentang Pajak Restoran (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

rahman, faidah
Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.35905/shighat_hes.v2i1.5710
Detail Sumber

Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online

Putu Ayu Artha Dhistira Ardini
Notaire Vol. 3 No. 2 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v3i2.20538
Detail Sumber

Jual Beli Tanah Bersertipikat Yang Belum Dilunasi Pajak Terhutang dan Bea Terhutang Yang Berasal Dari Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Putri Mindya Rahmani
Notaire Vol. 3 No. 2 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v3i2.20537
Detail Sumber

EKSISTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA GOOD FINANCIAL GOVERNANCE

Galih Arya Prathama
Media Iuris Vol. 1 No. 2 2018
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v1i2.8828
Detail Sumber

THE REGIONAL GOVERNMENT’S POLICY IN INCREASING THE REGIONAL ORIGINAL INCOME THROUGH RETRIBUTION TARIFF COLLECTION OF PUBLIC TRANSPORTATION AND THE LIKE

Ahmad Lanang Citrawan, Rully Syahrul Mucahrom
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v3i2.2021
Detail Sumber

AMBIGUITAS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Al Fath, Cantiqa, Shevanna Putri, Sitanggang, Matthew Jakaria
Jurnal Esensi Hukum Vol. 5 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.300
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.