Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012

Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di samping itu, kedudukan dan peranan Kendaraan sebagai sarana transportasi yang memiliki peran di dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam kedudukan dan peranannya seperti itu, maka pengaturan tentang Kendaraan seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diuraikan di atas. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan terhadap Kendaraan yang semata-mata diarahkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah ini mengandung semangat pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dinamika perubahan atau perkembangan teknologi di bidang Kendaraan Bermotor dan perubahan-perubahan secara global serta meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta. Peraturan Pemerintah ini telah menampung berbagai perubahan pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor baik yang menyangkut unit pelaksana pengujianya maupun mekanisme pengujian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor sekaligus kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan adanya pengaturan mengenai Kendaraan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan pengaturan dan pembinaan pada masing-masing instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan terkoordinasi secara utuh, tertib, teratur dan sinergis antara satu dengan lainnya. Dalam rangka mendukung sistem informasi dan komunikasi secara terpadu, peraturan pemerintah ini mengatur ketentuan bagi unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor untuk membangun sistem informasi dan komunikasi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor, serta dalam rangka menciptakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu ada pengaturan mengenai kompetensi bagi penguji Kendaraan Bermotor dan pengawasan pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur melalui sistem akreditasi pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala. Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor, persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan, kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kendaraan Bermotor yang akan dibuat/dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor, perlengkapan Kendaraan Bermotor, persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor beserta susunannya, pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Bermotor serta pemberian sanksi administratif.