Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:52
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 Juni 2014
Tanggal Pengundangan
:01 Juli 2014
Tanggal Berlaku
:01 Juli 2014
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 146, TLN No. 5551 ,LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5491/pp-no-52-tahun-2014
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Legal Aspect of the Implementation of Land Acquisition for Development on Tourism Special Economic Zone)

Harris Y. P. Sibuea
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 10 No. 2 2019
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1344
Detail Sumber

Analisis Hukum Fasilitas Penanaman Modal Bagi Investor di Kawasan Ekonomi Khusus

Agatha, Aurelia, Sona, Riska Suainur
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.12690484
Detail Sumber

STRATEGIC OF EMPOWERING GREEN INVESTMENT REGIME THROUGH DEVELOPING POTENTIAL OF MARINE TOURISM IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

Nurasmah, SH
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 3 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i9.269
Detail Sumber

STRATEGIC OF EMPOWERING GREEN INVESTMENT REGIME THROUGH DEVELOPING POTENTIAL OF MARINE TOURISM IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

SH, Nurasmah,
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 9 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i9.269
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.