Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:48
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:27 Juni 2014
Tanggal Pengundangan
:27 Juni 2014
Tanggal Berlaku
:03 Juli 2014
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 139, TLN No. 5545,LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5487/pp-no-48-tahun-2014
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
PPN & Ketentuan Umum Pajak (KUP)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Menikah atau Nanti Dulu? : Dilema Milenial Indonesia Antara Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dengan Mahalnya Resepsi Pernikahan

Bukhari, Ach Baidlawi, Rahman, Taufikur
Syura: Journal of Law Vol. 2 No. 2 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.58223/syura.v2i2.258
Detail Sumber

Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)

Winarni, Tri, Nadirin, Akhmad, Ismail, Ismail
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 8 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24235/mahkamah.v8i2.15786
Detail Sumber

KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Sartini, Sartini, Azed, Abdul Bari, Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 2016
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v8i1.88
Detail Sumber

Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat: (Studi di Kabupaten Aceh Singkil)

Muhammad Radhi Aulia, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Rosnidar Sembiring
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 6 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i6.1563
Detail Sumber

Indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah

Rosidin Rosidin
IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 2 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.18326/ijtihad.v16i2.257-280
Detail Sumber

Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu, Nur Mohamad Kasim, Julius T. Madjo
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/deposisi.v2i1.2445
Detail Sumber

Implementation of Court Decisions Regarding the Payment of Mut'ah, Iddah, And Madhiyah

Bintoro, Septian Cahyo, Tahir, Palmawati, Dwisvimiar, Inge
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/dll.v10i1.22592
Detail Sumber

Implementation of Court Decisions Regarding the Payment of Mut'ah, Iddah, And Madhiyah

Bintoro, Septian Cahyo, Tahir, Palmawati, Dwisvimiar, Inge
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/dll.v9i2.22365
Detail Sumber

Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021

Marwah Amelia Sari Harahap, Imam Yazid
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol. 5 No. 1 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31289/arbiter.v5i1.1609
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.