Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:45
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 Juni 2015
Tanggal Pengundangan
:30 Juni 2015
Tanggal Berlaku
:01 Juli 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 155, TLN No. 5715, LL SETNEG : 25 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5613/pp-no-45-tahun-2015
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Mitratani Dua Tujuh Kabupaten Jember

Sholeh, Sholeh, Hariandja, Tioma R., Nofitasari, Solehari, Winiari Wahyuningtyas, Yuli
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 2023
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v2i1.2076
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENAHANAN IJAZAH ATASAN OLEH PENGUSAHA AKIBAT KESALAHAN BAWAHAN

MOCHAMMAD HANAFING
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 4 2017
21 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i4.23337
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENAHANAN IJAZAH ATASAN OLEH PENGUSAHA AKIBAT KESALAHAN BAWAHAN

HANAFING, MOCHAMMAD
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 4 2017
21 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i4.23337
Detail Sumber

Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Nurfatimah Mani
Media Iuris Vol. 2 No. 3 2019
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v2i3.14761
Detail Sumber

Pendampingan bagi Para Tenaga Kerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kediri

Hilda Yunita Sabrie, Rizky Amalia, Erni Agustin, Ananda Amalia Tasya
Media Iuris Vol. 2 No. 3 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v2i3.17796
Detail Sumber

BATAS USIA PENSIUN GURU SWASTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Hafin Auni Qashrina
Media Iuris Vol. 1 No. 3 2018
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v1i3.10201
Detail Sumber

TANGGUNG GUGAT KASIR TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KELALAIANNYA DI MATAHARI DEPARTEMENT STORE MALL LEMBUSWANA SAMARINDA

Khairunnisah Khairunnisah
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 2018
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v3i2.4116
Detail Sumber

HAK-HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAERAH PADA MASA PENSIUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

adrie S.Sos, SH.MH
Jurnal Yustitia Vol. 16 No. 2 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.976
Detail Sumber

PERANAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SKALA DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Agus Surono
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 6 No. 3 2017
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i3.195
Detail Sumber

ASPEK HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIAL TERKAIT AKSI MOGOK KERJA OLEH SERIKAT PEKERJA DI PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY

Ellyna Putri Nugraha, Agus Mulya Karsona, Holyness Singadimedja
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.23920/jphp.v2i1.262
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP HAK KETENAGAKERJAAN PEGAWAI MASJID AGUNG JAWA TENGAH

Ekaningsih, Lailasari, Karyadi, Agustono
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Vol. 4 No. 01 2023
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.462
Detail Sumber

Legal Protection Of The Rights Of Workers Who Enter Retirement Age

Nopita Sari, Saut Parulian Panjaitan, Suci Flambonita
Jurnal Hukum Sehasen Vol. 10 No. 1 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5608
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.