Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:45
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
BUMN, BUMD & Kekayaan Negara/Daerah Dipisahkan
Sub Subsektor
:
Tata Kelola & Restrukturisasi BUMN Penyertaan Modal Negara
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Ayu Kholifah, Fatihani Baso
Undang: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.5.1.143-180
Detail Sumber

Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014

Fauzi Syam, Elita Rahmi, Arsyad Arsyad
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.1.2.295-322
Detail Sumber

Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah

Anggoro, Rian Hari, Hidayat, Yusuf, Sadino, Sadino
Spektrum Hukum Vol. 20 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/sh.v20i2.4308
Detail Sumber

KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Hizkia Bendigo Holanasi S, Dona Budi Kharisma
Privat Law Vol. 10 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v10i2.65073
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO(Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Keuangan Negara)

INTAN PUTRI NILASARI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 3 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i3.17858
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

PRASOJO AGUS WASKITO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2016
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i1.17207
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO(Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Keuangan Negara)

PUTRI NILASARI, INTAN
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 3 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i3.17858
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

AGUS WASKITO, PRASOJO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2016
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i1.17207
Detail Sumber

Pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai Tindakan Privatisasi BUMN

Untsa, Qaida Dlarieba
Notary Journal Vol. 2 No. 1 2022
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v2i1.4894
Detail Sumber

PROTECTION LAW TO VENDORS RELATED TO THE USE OF BEAUTY CONTESTS IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES BY BUMN

Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah, Ginting, Budiman, Sunarmi, Sunarmi, Siregar, Mahmul
NOMOI Law Review Vol. 4 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/nomoi.v4i2.17390
Detail Sumber

SINERGI BUMN DALAM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA

Anna Maria Tri Anggraini
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 25 No. 3 2013
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16072
Detail Sumber

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MODUS KORUPSI DALAM KASUS ASABRI

Muhammad Luthfi, Ika Dewi Sartika Saimima
MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Vol. 2 No. 2 2025
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.08221/mis.v2i2.305
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.