Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021

Abstrak Peraturan

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1999; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 3. PP ini mengatur mengenai kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif tersebut berupa antara lain: 1) penetapan pembatalan perjanjian; 2) perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; 3) perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; 4) penetapan pembayaran ganti rugi, dan lain-lain. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, menetapkan Peraturan Komisi yang dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tentang
:Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:44
Tahun
:2021
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Februari 2021
Tanggal Pengundangan
:02 Februari 2021
Tanggal Berlaku
:02 Februari 2021
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2021/No.54, TLN No.6656, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Persaingan Usaha
Sub Subsektor
:
Praktik Monopoli & Persaingan Tidak Sehat Kelembagaan KPPU & Penegakan
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha dengan Terciptanya Pengadilan Persaingan Usaha

Junaidi, Junaidi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 1 2025

Ketentuan Sanksi Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Ditelaah Dari Aspek Law is a Tool of Social Engineering

apriani, desi, Idris, Zulherman, Nasir, M
UIR LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 2025

Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga

Ria Setyawati, Rayhan Adhi Pradana
UIR LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 2022

A Legal Perspective Toward Unlawful Acts in Tender Collusion in Indonesia

Puspaningrum, Galuh, Yasa, I Wayan, Putri, Linda Cristina
Media Iuris Vol. 8 No. 3 2025

Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum

Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, Suseno Suseno, Anjas Putra Pramudito, Nalendra Pradipto
Media Iuris Vol. 6 No. 1 2023

Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Monopoli

Wally, Iwan, Suharyanto, Didik, Tio Rae, Crodios Nyoman
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 3 2025

The Concept of Partnership Supervision by The Indonesia Competition Commission and Legal Effort

Gunawan Widjaja
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 2022

Analisis Praktik Persengkongkolan Dalam Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan

Wulandari, Sinar Aju, Ningrum, Hanidar Surya
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 2026

Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kartel di Pasar Sebagai Bentuk Persaingan Bisnis Yang Adil

Wulandari, Sinar Aju
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 2025

EVALUASI DAN ANALISIS KEPATUHAN HUKUM DALAM PENJATUHAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA OLEH PENEGAK HUKUM

Anggoro, Teddy
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 13 No. 3 2024

Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pada Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Irani Qotrunnada Kahfi, Aruna, Dani Widiyanti, Ikarini, Zulaiha, Emi
JURNAL RECHTENS Vol. 13 No. 1 2024

Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurungan Lahan di Pelabuhan

Dave David Tedjokusumo
Jurnal Ius Constituendum Vol. 8 No. 3 2023

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. RUU tersebut akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…