Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:36
Tahun
:2007
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Perdagangan Berjangka & Resi Gudang
Sub Subsektor
:
Sistem Resi Gudang & Pasar Lelang
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

ASAS PUBLISITAS PADA HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG

Juliana Evawati
Yuridika Vol. 29 No. 2 2014
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v29i2.369
Detail Sumber

IMPLEMENTASI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SUKOHARJO

Novianti Elma Harum, , Pranoto
Privat Law Vol. 10 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v10i1.60475
Detail Sumber

Implikasi Hukum Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur

Satriatama, Dananggana
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 2020
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i2.32227
Detail Sumber

Implikasi Hukum Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur

Satriatama, Dananggana
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 2020
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i2.32227
Detail Sumber

Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan sebagai Jaminan Kebendaan

Talia, Maria Clarisa, Febriana, Millenia Jihan
Notaire Vol. 6 No. 3 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v6i3.46795
Detail Sumber

Analisis Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Pembiayaan Petani Ketika Deflasi

Hasanah, Nisa Maulida, Pratama, Muhammad Ath-Thaariq
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i4.10673
Detail Sumber

Analisis Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Pembiayaan Petani Ketika Deflasi

Hasanah, Nisa Maulida, Pratama, Muhammad Ath-Thaariq
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i4.10673
Detail Sumber

PEMBEBANAN HAK JAMINAN RESI GUDANG MENURUT UNDANG- UNDANG NO 9 TAHUN 2011 DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA HAK JAMINAN RESI GUDANG

Titing Sugiarti, Henri Christian Pattinaja
Jurnal Legal Reasoning Vol. 5 No. 1 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.35814/jlr.v5i1.4388
Detail Sumber

DINAMIKA PENGGUNAAN RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN : ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSINYA

Ubay, Zubaidil Akbar, Nur, Nur Hayani, sherly, Sherly Dwi Lestari, Ahmad Musadad
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 20 No. 2 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.11223
Detail Sumber

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. RUU tersebut akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.