Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:34
Tahun
:2011
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:04 Juli 2011
Tanggal Pengundangan
:04 Juli 2011
Tanggal Berlaku
:04 Juli 2011
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2011 No. 66, TLN No. 5225, LL SETNEG : 75 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5165/pp-no-34-tahun-2011
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Kepabeanan dan Cukai Ekspor-Impor
Sub Subsektor
:
Kepabeanan (Ekspor/Impor) Kebijakan Ekspor Kebijakan Impor
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Dugaan Pelanggaran Perilaku Anti Persaingan Perjanjian Tertutup Dari Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon Safeguards Measures

Anggraini, Shela Dwi, Hidayah, Lili Naili, Raffles, Raffles
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1669
Detail Sumber

PERBANDINGAN NORMA HUKUM TINDAKAN PENGEMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Mahfud Fahrazi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 32 No. 2 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.54181
Detail Sumber

REFORMULASI STRUKTUR HUKUM YANG IDEAL BAGI LEMBAGA TINDAKAN PEMANANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) DI INDONESIA

Mahfud Fahrazi
Mimbar Hukum Vol. 33 No. 1 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/mh.v33i1.1949
Detail Sumber

Tinjauan Kebijakan Anti-Dumping Indonesia dalam Menghadapi Praktik Perdagangan Tidak Adil terhadap Negara Berkembang

Ardyanti, Widyarini
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 4 No. 1 2026
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.17861357
Detail Sumber

Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia

Siregar, Nella Octaviany
JUSTISI Vol. 8 No. 1 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v8i1.1563
Detail Sumber

Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia

Siregar, Nella Octaviany
JUSTISI Vol. 8 No. 1 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v8i1.1563
Detail Sumber

Upaya Hukum Indonesia terhadap Dumping Besi dan Baja yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam

Tektona, Rahmadi Indra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v19i1.788
Detail Sumber

KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN HUKUM OLEH INDONESIA PADA DUMPING YANG DILAKUKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM

Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kusuma Sari, Amru Hanifa Mukti
Jurnal Ius Constituendum Vol. 6 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jic.v6i2.2432
Detail Sumber

PENERAPAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERIKANAN INDONESIA BERDASARKAN PENGATURAN SUBSIDI PERIKANAN WTO

Wulan Suci Putri Yanti Ismail
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.10
Detail Sumber

Harmonization of Import Duty in the Form of Security Measures for Textile Products

Jay Maulana, I Made Sarjana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 12 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p02
Detail Sumber

IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS DALAM KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD)

Utami, Mira, Aris, Umar
IBLAM Law Review Vol. 5 No. 1 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.52249/ilr.v5i1.534
Detail Sumber

Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia

Asa Utama, Naufal, Tri Fanny, Nadhifa
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 1 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.12928/adlp.v4i1.8129
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.